.png)
TUBABA,– Pengelolaan anggaran pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2024–2025 menuai sorotan.
Sejumlah kejanggalan dalam realisasi anggaran dan pembayaran pengadaan tanah memunculkan dugaan ketidaksesuaian administrasi maupun pertanggungjawaban belanja yang perlu ditelusuri aparat pengawas dan penegak hukum.
Berdasarkan penelusuran, terdapat dua kegiatan terkait ganti kerugian dan santunan tanah dengan total realisasi mencapai Rp1.574.327.250.
Rinciannya, kegiatan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah terealisasi Rp225.007.250 dari anggaran Rp245.357.000. Sementara kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah terealisasi Rp1.349.320.000 dari anggaran Rp1.355.470.000.
Persoalan semakin menarik setelah dalam dokumen anggaran 2025 kembali tercatat enam paket belanja modal tanah dengan total pagu Rp748.300.000. Masing-masing senilai Rp45 juta, Rp232,2 juta, Rp100 juta, Rp191,1 juta, Rp120 juta, dan Rp60 juta.
Namun, Kepala Bidang Pertanahan Perkimta Tubaba, Doni Morrison, saat dikonfirmasi di kantor kerjanya, Senin (9/11/2026), menyatakan bahwa belanja tanah 2025 bukan pengadaan baru, melainkan pelunasan pekerjaan tahun sebelumnya.
"Tahun kemarin itu kita belanja lahan cuma ada dua paket saja. Yang pertama untuk lahan Kejari dan yang satunya kita beli di Tugu Rato, di Jalan 1 yang ada rumahnya. Sebenarnya itu bukan pembelian baru, tetapi pelunasan tahun 2024. Makanya tahun 2025 itu tidak ada pengadaan, adanya pelunasan," jelas Doni.
Ia juga menyebut pembayaran lahan di Pulung sekitar Rp191 juta, sementara pada 2024 telah dibayarkan Rp200 juta. Adapun lahan di Tugu Rato disebut dibeli dari seseorang bernama Agustio dengan pembayaran sekitar Rp232 juta.
Pernyataan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Jika enam paket belanja modal tanah pada 2025 merupakan pelunasan pekerjaan tahun sebelumnya, mengapa terdapat enam paket dengan nilai berbeda, sementara penjelasan pejabat bidang pertanahan hanya mengarah pada dua objek lahan?
Selain itu, bagaimana hubungan pembayaran tahun 2024 dan 2025 dengan nilai keseluruhan transaksi masing-masing tanah? Apakah seluruh pembayaran telah didukung perjanjian jual beli, bukti transfer, kuitansi, serta dokumen kepemilikan yang sah?
Sorotan lainnya muncul dari pengakuan Doni bahwa masih banyak aset pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat.
"Memang benar terkait aset masih banyak yang belum memiliki sertifikat karena kebanyakan itu aset jalan," ungkapnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tertib administrasi dan pengamanan aset daerah. Sebab, belanja tanah menggunakan uang negara semestinya diikuti kejelasan objek, bukti peralihan hak, serta pencatatan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.
Atas kondisi tersebut, Inspektorat Tubaba maupun aparat penegak hukum (APH) perlu menelusuri kesesuaian realisasi anggaran 2024 dan 2025, termasuk memastikan apakah enam paket belanja modal tanah benar-benar merupakan pelunasan, siapa penerima pembayarannya, serta apakah nilai dan objek transaksinya sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban.
Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pembayaran ganda, ketidaksesuaian nilai transaksi, ataupun belanja yang tidak didukung bukti kepemilikan dan administrasi yang memadai.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar soal besarnya anggaran, melainkan menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara dan kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah.
(San).
.png)
