.png)
Panaragan – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar sosialisasi putusan-putusan pengadilan terkait perkara sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 27 Tahun 1996 milik PT Huma Indah Mekar (HIM), Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak mengenai putusan pengadilan, sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap penyelesaian sengketa lahan seluas kurang lebih 150 hektare tersebut.
Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Sarmaida Eka Rohayani, SH., MH., yang hadir mewakili Ketua PN Menggala, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tubaba yang menginisiasi pertemuan dengan melibatkan Forkopimda, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta para pihak terkait.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya bijak, cerdas, dan solutif dalam menjembatani konflik agraria yang selama ini dipengaruhi perbedaan penafsiran terhadap putusan pengadilan.
Ia menilai pendekatan dialog melalui sosialisasi dan pertemuan bersama para pihak merupakan langkah positif dalam membangun pemahaman hukum serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara kondusif.
"Tubaba selangkah lebih maju daripada daerah-daerah lain, khususnya di wilayah hukum PN Menggala, dalam menangani konflik pertanahan melalui pertemuan dan sosialisasi dengan mengajak seluruh pihak serta stakeholder untuk duduk bersama," ujar Sarma dalam paparannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menegaskan bahwa fasilitasi penyelesaian sengketa lahan HGU PT HIM merupakan tindak lanjut atas surat Tim Kuasa Hukum tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Tubaba.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah merespons permohonan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepastian hukum, ketertiban, ketenteraman masyarakat, serta keberlangsungan kegiatan usaha dan investasi di daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera difasilitasi agar tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi konflik yang berpotensi merugikan lebih banyak pihak.
"Sebagai pemerintah yang responsif dan peduli terhadap keberlangsungan usaha serta investasi di daerah, sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, kami bergerak cepat merespons persoalan ini agar tidak berlarut-larut," tegas Nadirsyah.
Dukungan terhadap langkah fasilitasi tersebut juga disampaikan Kapolres Tubaba AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr. Opsla. Ia menyatakan bahwa jajaran kepolisian siap mengawal proses fasilitasi sesuai kewenangan dengan tetap memperhatikan status hukum lahan dan legal standing masing-masing pihak.
"Kami mengawal proses fasilitasi ini sesuai kewenangan yang ada, dengan memperhatikan status hukum lahan tersebut dan legal standing para pihak," ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Tim 31 menyatakan telah memahami dan menerima penjelasan mengenai putusan-putusan pengadilan terkait perkara sengketa HGU Nomor 27 Tahun 1996. Mereka juga menyampaikan kesediaan untuk secara sukarela meninggalkan lahan yang selama ini ditempati.
Perwakilan warga menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada 2013 dan telah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut.
"Kami sudah menerima uang ganti rugi dari PT HIM pada tahun 2013 dan melakukan pelepasan hak. Kami paham dan sadar bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi. Kami menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar perwakilan masyarakat yang didampingi Kepalo Tiyuh Penumangan, Saikhudin.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba, Untung Budiono, S.Sos.MH, selaku penyelenggara kegiatan bersama Kepala Dinas Perkimta Barmawi, SE.,MM, menjelaskan bahwa sosialisasi dilaksanakan selama satu hari penuh dalam sesi. Sesi 1 bersama Tim 31 dan sesi 2 bersama Tim 13. Alhamdulillah sosialisasi berjalan lancar, dan semoga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dengan semangat kebersamaan(San).
.png)
