.png)
TULANG BAWANG BARAT – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2025 mendapat perhatian dari kalangan akademisi sekaligus praktisi hukum.
Gindha Ansori Wayka, S.H., M.H. akademisi dan praktisi hukum yang memiliki keterikatan asal-usul dengan Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang Barat, menyatakan dukungan penuh terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap dugaan tersebut secara transparan dan menyeluruh.
Menurutnya, penanganan persoalan ini penting agar tidak berkembang menjadi opini negatif di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat. Pengungkapan secara terang juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Sebagai Akademisi dan Praktisi Hukum yang bukan hanya berdarah Way Kanan (Negeri Besar) tetapi juga berasal dari Tulang Bawang Barat (Gunung Terang), tentunya kita dukung penuh Aparat Penegak Hukum dalam pengungkapan dugaan ini, agar menjadi clear dan clean serta tidak menjadi opini negatif di tengah masyarakat, khususnya di Tulang Bawang Barat," kata Gindha Ansori saat di hubungi melalui sambungan telepon seluler, pada kamis(05/11/2026).
Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak diungkap secara tuntas, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Bahkan, persoalan pengelolaan anggaran yang tidak transparan berpotensi menghambat pembangunan dan menyimpang dari tujuan penganggaran.
"Jika tidak diungkap persoalan ini secara tuntas, tentunya akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat dan dapat menghambat pembangunan dan tujuan penganggaran," tegasnya.
Lebih jauh, Gindha meminta agar penanganan dugaan tersebut tidak sekadar berhenti pada tahap penyelidikan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum, APH diminta mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami juga meminta agar persoalan ini tidak hanya berhenti sampai penyelidikan, akan tetapi jika terdapat indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang, maka Aparat Penegak Hukum harus bertindak tegas sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana hibah bukan sekadar persoalan administrasi pencairan anggaran. Setiap tahapan, mulai dari pengusulan, verifikasi calon penerima, penetapan, pencairan hingga pertanggungjawaban, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Terlebih, dana hibah yang bersumber dari keuangan daerah merupakan uang publik yang peruntukan dan penggunaannya wajib sesuai ketentuan.
Kini, transparansi dan keseriusan pemerintah daerah serta langkah pengawasan APH menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.(San).
.png)
