.png)
BITUNG, Rabu 11 November 2026 — Ungkap Fakta, Skandal Bantah Beri Pernyataan, Kasat Dinilai Tinggalkan Mantan Anggota - Wali Kota Diminta Bertindak Tegas
Persoalan sisa gaji Tenaga Harian Lepas (THL) mantan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bitung memasuki babak baru. Bukan hanya soal gaji yang belum dibayar, tetapi juga soal dugaan sikap tidak profesional oknum pejabat di lingkungan Satpol PP yang kini menjadi sorotan publik.
Sejumlah mantan anggota Satpol PP mendatangi Kantor Satpol PP Kota Bitung untuk menanyakan kejelasan sisa gaji tahun 2024 yang hingga kini disebut belum diselesaikan. Kedatangan tersebut dilakukan secara baik-baik, dengan maksud bersilaturahmi sekaligus meminta konfirmasi resmi.
Namun, apa yang mereka terima justru berbanding terbalik dengan harapan.
BENDAHARA DIDUGA BERMASALAH DALAM PELAYANAN
Menurut keterangan para mantan anggota, Bendahara Satpol PP dinilai tidak menunjukkan sikap kooperatif saat dimintai penjelasan. Nada bicara yang disebut kurang sopan, serta tidak adanya kejelasan mengenai kepastian pembayaran, membuat para mantan anggota merasa tidak dihargai sebagai mantan abdi negara.
Yang lebih mengejutkan, dalam penjelasan tersebut, bendahara disebut membawa nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung. Mantan anggota mengaku disampaikan bahwa pembayaran masih menunggu tanda tangan dan keputusan Sekda.
SEKDA TEGASKAN: ITU BUKAN KEWENANGAN SAYA
Merasa janggal dengan penjelasan tersebut, para mantan anggota kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Sekda Kota Bitung.
Hasilnya, Sekda membantah pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang disampaikan bendahara. Sekda menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam persoalan tersebut, karena keputusan tersebut merupakan kewenangan Wali Kota Bitung.
Bantahan Sekda ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa nama Sekda dibawa-bawa dalam persoalan gaji THL?
Mantan anggota menilai, jika benar nama pejabat dibawa tanpa dasar, hal tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan yang tidak boleh dibiarkan dalam birokrasi pemerintahan.
KASAT DINILAI TIDAK MEMBERIKAN PENGHARGAAN
Kekecewaan mantan anggota tidak berhenti pada bendahara. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bitung juga dinilai tidak memberikan pelayanan dan penghargaan saat mereka datang.
Mantan anggota mengaku, saat hendak diajak berkomunikasi, Kasatpol PP terkesan mengabaikan mereka, lalu langsung menuju kendaraan dan meninggalkan lokasi.
"Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami datang sebagai manusia biasa, mantan anggota yang ingin bersilaturahmi dan menanyakan hak kami. Tolong hargai kami," ujar salah seorang mantan anggota Satpol PP kepada Patrolimabes.com.
Bagi mereka, sikap tersebut sangat disayangkan. Institusi yang seharusnya menjadi contoh penegakan ketertiban dan pelayanan publik, justru dinilai gagal memberikan pelayanan yang humanis kepada mantan anggotanya sendiri.
KANTOR SEPI, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN
Kekecewaan semakin bertambah ketika para mantan anggota mendapati suasana Kantor Satpol PP dalam keadaan sepi dan tidak terlihat adanya anggota yang berjaga.
Kondisi tersebut dinilai janggal untuk sebuah institusi penegak Peraturan Daerah yang seharusnya siaga dan memberikan pelayanan setiap saat. Masyarakat pun mempertanyakan bagaimana pengawasan dan kedisiplinan di lingkungan Satpol PP Kota Bitung saat ini.
TIGA TUNTUTAN TEGAS MANTAN ANGGOTA
Atas rangkaian peristiwa tersebut, para mantan anggota Satpol PP menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Wali Kota Diminta Evaluasi Total
Wali Kota Bitung diminta segera mengevaluasi kinerja Kasatpol PP dan Bendahara. Jika terbukti melakukan pelanggaran atau bersikap tidak profesional, mantan anggota meminta agar keduanya dievaluasi bahkan diganti.
2. Kejelasan Sisa Gaji THL
Pemerintah Kota Bitung diminta segera memberikan kepastian hukum dan jadwal yang jelas terkait pembayaran sisa gaji THL tahun 2024. Hak pekerja tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
3. BPK Diminta Audit Anggaran Satpol PP
Mantan anggota secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Satpol PP Kota Bitung, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
Mereka berharap audit dilakukan secara transparan dan menyeluruh, guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan dan kesejahteraan.
Hingga berita ini diturunkan, seluruh tudingan terkait sikap bendahara, Kasatpol PP, serta dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran, masih merupakan keluhan dan permintaan pemeriksaan dari pihak mantan anggota Satpol PP.
membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Kasatpol PP Kota Bitung, Bendahara Satpol PP, maupun Pemerintah Kota Bitung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Birokrasi yang baik bukan diukur dari seberapa besar kekuasaannya, tetapi dari seberapa humanis ia melayani rakyat dan menghargai hak pegawainya sendiri.
(JG).
.png)
