.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang, 11 November 2026 — Puskesmas Menggala yang menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, kini menjadi sorotan serius. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran, kualitas layanan, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan puskesmas tersebut.
Sejumlah warga mengeluhkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Mulai dari ketersediaan obat yang tidak menentu, antrean yang tidak tertib, hingga ketidakjelasan pemanfaatan dana operasional yang diterima setiap tahunnya. Namun yang paling mendesak adalah belum adanya laporan terbuka kepada publik terkait realisasi anggaran yang dikelola.
Saat awak media menyampaikan permintaan konfirmasi dan hak jawab terkait berbagai pertanyaan publik tersebut, Kepala Puskesmas Menggala, Ns. Yunita Octaria, tidak hanya memilih bungkam. Beliau justru memblokir akses komunikasi awak media. Tindakan ini dinilai semakin memperkuat dugaan adanya hal yang sengaja ditutup-tutupi. Jika pengelolaan berjalan bersih dan transparan, seharusnya terbuka lebar untuk diawasi dan dijelaskan kepada publik. Menutup diri dari pertanyaan justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar di mata masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip transparansi berarti informasi harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan jelas.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 133 ayat (1) menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan yang bermutu serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 12 huruf b mewajibkan lembaga dan/atau pejabat negara memberikan jawaban dan tanggapan secara tepat waktu terhadap pemberitaan yang dimuat media. Menolak berkomunikasi dan memblokir akses media merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 juga mengamanatkan asas akuntabilitas, yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masyarakat meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang untuk segera melakukan peninjauan menyeluruh dan menegur sikap penutupan akses informasi tersebut. Bupati Tulang Bawang juga diminta memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah taat pada prinsip transparansi. Aparat Penegak Hukum diminta senantiasa waspada terhadap setiap laporan dugaan penyalahgunaan dana maupun penutupan akses informasi yang masuk dari masyarakat.
Puskesmas Menggala tetap memiliki hak jawab sesuai undang-undang, namun hak itu disertai kewajiban menjawab pertanyaan publik. Membungkam media bukanlah solusi, justru semakin mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat.
Pewarta: Yantoni
.png)
