.png)
SURABAYA, – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama massa aksi driver ojek online akhirnya sepakat untuk menghentikan sementara program tarif promo dari aplikator transportasi online. Kesepakatan strategis ini dicapai usai pertemuan intensif di Surabaya, Selasa (20/5/2025), yang diwarnai dinamika panjang dan ketegangan tinggi.
Langkah penghentian program tarif promo dilakukan sebagai respon atas dugaan pelanggaran terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim yang mengatur tarif angkutan sewa khusus. Program promo dinilai telah merugikan para driver dan bertentangan dengan regulasi resmi yang ditetapkan pemerintah daerah.
Perwakilan Pemprov Jatim dan Frontal Jatim menandatangani kesepakatan penghentian tarif promo ojek online di Surabaya, 20 Mei 2025.
Kesepakatan formal ini ditandai dengan penandatanganan dokumen bersama oleh berbagai pihak, antara lain: Front Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Dinas Kominfo Jatim, Perwakilan aplikator transportasi online.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menegaskan bahwa program promo yang dihentikan telah melanggar dua keputusan penting, yakni:
Keputusan Gubernur Jatim No.188/290/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus
Keputusan Gubernur Jatim No.188/291/KPT/013/2023 tentang Pengawasan Jasa Sepeda Motor
“Program-program yang bertentangan dengan keputusan gubernur ini akan dikaji dan diharmonisasi dalam waktu satu minggu ke depan,” tegas Nyono.
Jika hasil kajian menyatakan tidak ada pelanggaran, program dapat kembali dijalankan oleh aplikator.
Ketua Dewan Presidium Frontal Jawa Timur, Tito Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses harmonisasi regulasi tersebut.
“Ini bentuk pengawasan agar kesejahteraan driver tetap terjaga,” tegas Tito, menanggapi posisi mereka dalam diskusi yang cukup menegangkan.
Meski kesepakatan saat ini fokus pada penghentian tarif promo, Frontal dan massa aksi telah menyampaikan lima tuntutan utama, antara lain: Penurunan potongan aplikator menjadi 10%, Kenaikan tarif pengantaran penumpang, Regulasi khusus untuk pengantaran makanan dan barang, Penetapan tarif bersih untuk mitra, Pengesahan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia.
Pemprov Jatim berkomitmen akan mengkaji dan membahas kelima tuntutan tersebut secara terpisah dalam forum lanjutan.
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB ini menjadi penanda bahwa kekompakan antara pemerintah daerah dan driver online adalah kunci utama dalam mewujudkan ekosistem transportasi digital yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak semua pihak. Langkah penghentian program promo bukanlah akhir, namun awal dari reformasi tarif transportasi online di Jawa Timur.(Wanda)
.png)
