Polemik Pemekaran Padang Pariaman Memanas, PKDP Riau Sarankan JKA Mundur dari Jabatan Ketum

Padang Pariaman – Gejolak politik dan sosial di Padang Pariaman kembali menjadi sorotan, seiring memanasnya isu pemekaran daerah, serta wacana Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, yang kabarnya hendak melebur ke Kota Padang. Persoalan ini bukan hanya memicu perdebatan di ranah, tetapi juga mengundang keprihatinan di kalangan perantau, terutama di tubuh Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP).

Sekretaris PKDP Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jhon Neri, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi Padang Pariaman saat ini. Ia menilai polemik yang timbul, terutama dipicu kisruh Festival Kebudayaan Nagari Katapiang, berpotensi meretakkan hubungan sosial sesama masyarakat Piaman.

Menurut Jhon Neri, festival budaya yang seyogianya menjadi ajang persatuan dan kebanggaan budaya Piaman, justru berubah menjadi pangkal konflik sosial dan politik. Pro dan kontra soal daerah, katanya, kini melebar ke berbagai aspek, bahkan menyeret tokoh-tokoh adat hingga pejabat daerah dalam pusaran ketegangan.

Ia menilai, konflik yang terus meruncing ini membuat masyarakat semakin terpolarisasi, bahkan menimbulkan rasa saling curiga antar sesama. Apalagi, rumor yang berkembang menyebutkan setiap kegiatan PKDP yang dilakukan John Kenedy Azis di berbagai daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran daerah.

Jhon Neri berpendapat, PKDP sebagai organisasi perantau harus mengambil peran sebagai mediator dan pemberi solusi atas polemik yang kian meluas ini. Baginya, PKDP di rantau memiliki posisi strategis karena netralitasnya dalam membaca persoalan daerah tanpa terseret kepentingan politik lokal.

“PKDP di rantau adalah organisasi paguyuban yang dapat memberikan masukan atau solusi ke daerah apabila terjadi polemik seperti ini. Bak pepatah Minang, ndak ado kusuik nan indak ka salasai, ndak ado karuah nan indak ka janiah,” tegasnya.

Namun, ia mengakui saat ini PKDP pun terbelenggu untuk bersuara, lantaran Ketua Umum DPP PKDP adalah John Kenedy Azis sendiri — sosok yang tengah berada di pusat pusaran konflik sebagai Bupati Padang Pariaman.

Melihat kondisi tersebut, Jhon Neri secara tegas menyarankan agar John Kenedy Azis (JKA) meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKDP, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara posisinya sebagai bupati dan sebagai pimpinan paguyuban perantau.

“Selaku bagian dari PKDP di Kepulauan Riau, saya sudah menyuarakan, bagaimana kalau Ketum DPP PKDP John Kenedy Azis meletakkan jabatannya, pas dilantik jadi Bupati Padang Pariaman. Kurang elok rasanya, seorang tokoh di kampung yang mengurus paguyuban orang rantau,” katanya.

Ia menambahkan, sangat tidak etis seorang pejabat daerah merangkap jabatan sebagai ketua paguyuban perantau. Menurutnya, posisi bupati seharusnya cukup sebagai pembina dalam organisasi sosial seperti PKDP, bukan sekaligus menjadi Ketua Umum.

“Bupati dalam organisasi paguyuban PKDP adalah pembina. Sementara, Ketua Umum dijabat oleh bupati. Ini saja sudah kacau, dan mengecilkan arti penting sebuah institusi sosial kemasyarakatan. Alangkah baiknya John Kenedy Azis lekas mundur dan meletakkan jabatan Ketum DPP PKDP, dan konsen jadi bupati yang akan membuat agenda perubahan di Padang Pariaman,” ungkapnya.

Jhon Neri pun menyoroti isyu sensitif soal dugaan penggunaan anggaran. Menurutnya, di kalangan masyarakat ranah dan rantau berkembang persepsi bahwa kegiatan PKDP di berbagai daerah diduga dibiayai oleh APBD Padang Pariaman.

“Ada kesan saat ini di kalangan masyarakat ranah dan rantau, bahwa setiap kali John Kenedy Azis melakukan kegiatan PKDP di ujung Indonesia sana, itu dibiayai oleh APBD Padang Pariaman. Nah, tentu isyu ini tak boleh melebar jauh, yang akan merusak tatanan daerah dan PKDP itu sendiri,” tegasnya.

Jika tidak segera diluruskan, kata Jhon Neri, rumor ini bisa menimbulkan distrust publik terhadap pemerintah daerah maupun PKDP sebagai lembaga sosial.

Meski kritis, Jhon Neri tetap menyatakan rasa cintanya pada kampung halaman dan berharap situasi di Padang Pariaman segera kondusif. Ia mengimbau para tokoh daerah dan perantau mengutamakan musyawarah mufakat.