.png)
Padang, 3 Oktober 2025 – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (3/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD, dengan dihadiri Gubernur Sumatera Barat, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan BPK-RI, Ombudsman, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan undangan lainnya.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra disampaikan melalui juru bicara yang didampingi oleh Ketua Fraksi Khairuddin Simanjuntak dan Sekretaris Fraksi Mario Syahjohan, serta seluruh anggota fraksi.
Dalam orasinya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD 2026 adalah instrumen strategis bagi pelaksanaan visi, misi, dan program unggulan pembangunan Sumatera Barat, sekaligus mendukung arah RPJMD 2021-2026 dan RPJPD 2025-2045.
“APBD 2026 seharusnya menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Gerindra juga mengapresiasi Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD, serta menilai rancangan APBD 2026 sudah sesuai dengan KUA-PPAS yang disepakati, dengan target pendapatan daerah Rp6,150 triliun dan belanja Rp6,140 triliun sehingga ditargetkan terjadi surplus lebih dari Rp10 miliar.
Meski mencatat adanya surplus, Fraksi Gerindra mendorong agar akumulasi pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan saat pembahasan lanjutan.
Salah satu sorotan utama adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang menjadi sumber PAD terbesar. Fraksi Gerindra meminta strategi yang lebih terukur melalui sinergi stakeholder, digitalisasi layanan, insentif, hingga penegakan hukum agar kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
Mereka juga menyoroti efektivitas program pemutihan pajak. “Yang terpenting bukan sekadar pemutihan, tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak,” tegas Gerindra.
Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Sumbar melakukan inventarisasi ulang seluruh aset daerah, termasuk aset yang dimanfaatkan kabupaten/kota. Data lengkap beserta proyeksi pendapatan dari aset diminta untuk disampaikan secara transparan.
Selain itu, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta BLUD juga harus ditingkatkan. Gerindra menilai proyeksi “Lain-lain PAD yang Sah” stagnan dari tahun ke tahun, sehingga perlu perhatian serius.
Gerindra menyinggung soal gambir sebagai komoditas unggulan Sumbar yang selama ini menjadi pemasok utama ke India, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh. Namun, harga gambir tidak kompetitif. Fraksi mendorong pemerintah provinsi merealisasikan program hilirisasi gambir agar nilai tambah dinikmati masyarakat Sumbar.
Selain itu, mereka menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda lahan pertanian di Pasaman, khususnya di sepanjang Batang Sumpu dari Panti hingga Rao. Normalisasi sungai mendesak dilakukan agar kerusakan lahan pertanian tidak semakin meluas.
Fraksi Gerindra menegaskan dukungan penuh terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diyakini mampu meningkatkan gizi anak dan ibu hamil sekaligus mendorong ekonomi nagari melalui serapan tenaga kerja dan produk pangan lokal.
Fraksi meminta Pemprov Sumbar serius mengawal pelaksanaannya agar tidak terjadi kendala seperti yang sempat terjadi di Kabupaten Agam.
Selain itu, swasembada pangan menjadi prioritas. Fraksi meminta alokasi anggaran yang cukup bagi OPD terkait agar target nasional ini dapat terwujud di Sumbar.
Gerindra mengingatkan pemerintah provinsi agar disiplin dalam belanja modal sesuai target RPJMD. Pos belanja modal dinilai sebagai kunci pembangunan infrastruktur publik yang nyata dirasakan masyarakat.
Fraksi juga menyoroti lemahnya serapan anggaran. “Jangan sampai kita sudah susah mencari pendapatan, namun anggaran yang tersedia tidak mampu dibelanjakan secara efektif,” kritik Fraksi Gerindra.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra berharap seluruh masukan ini dapat menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2026 mendatang.
“Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda APBD Tahun 2026, dengan harapan dapat memperkuat pembangunan Sumatera Barat yang adil, sejahtera, dan bermartabat,” tutup juru bicara.
Pandangan Umum ini ditandatangani oleh Khairuddin Simanjuntak (Ketua Fraksi), Mario Syahjohan (Sekretaris Fraksi), dengan penasehat Evi Yandri Rajo Budiman serta anggota fraksi lainnya: Ade Putra, Dr. Ir. H. Indra Catri, MT, Jempol, Mukhlis Yusuf Abit, ST., MM, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt, Ronny Mulyadi Dt. Bungsu, SE, dan Verry Mulyadi, SH. ( tomy)
.png)
