.png)
Kalbar : Seharusnya KPK itu memberikan keterangan resmi terkait isi koper sitaan, hasil dari penggeledahan di 3 titik lokasi, bukan bicara soal rencana akan memeriksa 11 orang saksi di Polda Kalbar, yang dulu juga pernah terucap dibanyak laman Media, usai pemeriksaan RN pertama.
Pola pikir tersebut dituangkan oleh Kordinator Jaringan Aspirasi Indonesia (JAPRI) Kalimantan Barat, menanggapi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi yang bakal memanggil ulang Mantan Bupati Mempawah, setelah selesai melakukan penggeledahan.
' Kalau pemanggilan ulang, itu hal biasa karna proses hukumnya belum selesai. Tetapi yang sekarang ditunggu publik justru soal dokumen sitaan dan status hukum RN, mengingat beliau seorang figur publik sekaligus Gubernur pilihan mayoritas masyarakat Kalimantan Barat, " tegas Fatih Prambanan, pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Terhadap kontek diatas, katanya, kita wajib memberikan rasa kepercayaan kepada KPK, sehingga lembaga anti rasuah tersebut bisa konsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugasnya tanpa ada tekanan, pengaruh atau intervensi dari pihak manapun.
" Biarkan APH dan KPK bekerja, jangan diganggu dengan gesekan-gesekan tertentu yang bisa membuat tugas penyidikan menjadi berantakan. Kita harus yakin langkah KPK dalam membuka topeng para pemain belakang yang piawai menggunakan jurus lempar batu sembunyi tangan, " pintanya.
Sementara RN, terang fatih, selagi tidak ada ketetapan hukum pasti, tetap pada tupoksinya selaku Gubernur Kalimantan Barat. Semua kebijakan pembangunan daerah, yang intinya untuk kepentingan masyarakat luas, harus segera dituntaskan secara kolektif bersama Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Dibanyak laman media, menyebutkan 11 orang saksi yang siap diperiksa, antara lain, FS selaku staf rumah tangga Dinas Bupati Mempawah, Erlina, Periode 2025-2030, isteri Ria Norsan. Kemudian EK Karyawan Bank Mandiri.
IS Kabid BM Dinas PUPR Mempawah, JS Konsultan Perencana, MZ karyawan swasta, UA Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, MK Direktur PT. Irendo Rekatama Pertiwi, HL Direktur PT. Kreasi Prima Sejati, THY Direktur PT. Kreasindo Putra Bangsa, serta ES dan FI Pensiunan PNS.
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Fatih, selalu komit menjalankan misi pemberantasan Tipikor secara radikal, sesuai intruksi presiden, dan sulit terkontaminasi oleh bentuk politisasi maupun jenis loby tingkat tinggi apapun.
' Sekiranya RN memang terbukti ikut berada didalam kasus proyek jalan mempawah, ya dimata hukum wajib diproses, namun jika hanya sebatas dugaan, perlu rehabilitasi nama, terkait kredibilitas, integritas dan kepercayaan publik yang kemarin-kemarin tersudut oleh wujud informasi negatif, ' paparnya. (007/D.Arifin)
.png)
