.png)
Kades H. Suhendi Wida Pranata Sebut Tiga Unit dari Kabupaten Sudah Rampung, Anggaran untuk Pengajuan Baru Masih Menunggu Turun.
BABAKAN MADANG (25 November 2025) – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terus diakselerasi. Kepala Desa Karang Tengah, H. Suhendi Wida Pranata, S.E., mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mengajukan total 110 unit Rutilahu kepada pemerintah daerah, sembari menegaskan bahwa penanganan rumah yang viral, seperti kasus Nenek Pi'ah, sudah masuk dalam daftar pengajuan.
Pengajuan Baru dan Penanganan Kasus Nenek Pi'ah
Kades Suhendi menjelaskan bahwa saat ini, Desa Karang Tengah telah mengajukan:
100 unit melalui Dewan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bogor.
10 unit melalui program aspirasi DPR.
"Total 110 unit telah diajukan. Mengenai berita rumah Nenek Pi'ah, itu sebenarnya sudah diajukan beberapa bulan yang lalu, karena kita juga ada penawaran dari pemerintah daerah untuk Rutilahu," ujar Kades.
Meski pengajuan sudah dilakukan, Kades menambahkan bahwa proses realisasi bantuan untuk Nenek Pi'ah masih menunggu turunnya anggaran. Ia juga mencatat bahwa suami Nenek Pi'ah, Saudara Arman, saat ini sudah membangun dan menempati rumah baru.
Realisasi Tahun Berjalan dan Kualitas Pembangunan
Dari data awal sekitar 300 rumah yang terdata tidak layak huni, Kades memperkirakan sisa yang belum tertangani adalah sekitar 200 unit, yang sebagiannya diatasi melalui pengajuan 110 unit terbaru ini.
H. Suhendi merinci bahwa realisasi bantuan Rutilahu dari anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini sudah mencapai tiga (3) unit, dan ketiganya telah selesai dikerjakan 100%.
Selain itu, Desa Karang Tengah juga mendapat dukungan kuat dari pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Habitat for Humanity, yang secara konsisten membantu perbaikan puluhan rumah di wilayah tersebut.
Kades juga mengungkapkan apresiasi terhadap kualitas hasil pembangunan di desanya. "Anggota DPR dari luar pulau... angkat jempol dengan dana anggaran Rp20 juta (termasuk pajak) bisa sebagus ini," katanya. Kualitas yang baik ini dicapai berkat semangat gotong royong dan swadaya masyarakat yang ikut membantu dalam proses pembangunan.
Anggaran 110 Unit Masih Menunggu
Meskipun pengajuan 110 unit sudah dilakukan, Kades Suhendi menegaskan bahwa pelaksanaannya belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian dan turunnya anggaran dari pemerintah.
"Kita belum tahu apakah nanti dibangun langsung sama mereka (DKPP/DPR) atau uangnya mengalir melalui pemerintah desa," tutup Kades, berharap proses pencairan dana dapat segera direalisasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
(Rio)
.png)
