.png)
Asahan, ungkapfakta.info-
Di tengah sorotan tajam pemerintah pusat terhadap efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para kepala desa (kades) se-Kabupaten Asahan kembali menjadi perhatian publik.
Kegiatan yang digelar di Hotel Danau Toba, Medan, Sumatera Utara, pada 30–31 Oktober dan 1 November 2025 tersebut mengusung tema “Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa”. Namun, di balik pelatihan yang terkesan formal tersebut, muncul kritik dan tanda tanya dari berbagai pihak terkait urgensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap desa diminta mengalokasikan biaya sebesar Rp10 juta untuk mengirimkan dua orang peserta. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Bukan kali pertama kegiatan serupa menuai sorotan. Banyak pihak menilai bahwa Bimtek seperti ini justru berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi serta upaya pengetatan belanja daerah. Kritik juga diarahkan pada aspek transparansi penyelenggaraan—mulai dari siapa pihak pelaksana, besaran anggaran yang digunakan, hingga manfaat riil yang diperoleh oleh desa peserta.
Menariknya, tidak semua kepala desa di Kabupaten Asahan mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa di antaranya memilih tidak berangkat dengan alasan ingin mematuhi instruksi Presiden RI tentang penghematan anggaran, serta fokus pada program prioritas nasional seperti penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Publik berharap, setiap pelaksanaan Bimtek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur desa, bukan sekadar ajang perjalanan dinas berkedok pelatihan. Transparansi penggunaan dana serta evaluasi hasil kegiatan juga diharapkan menjadi perhatian utama agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun daerah.
Dikonfirmasi terpisah, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan Bimtek tersebut.
Menurut keterangan Kabid Desa Dinas PMD, kegiatan itu tidak melibatkan dinas secara resmi, karena pihak penyelenggara disebut berkoordinasi langsung dengan kecamatan, atau melalui asosiasi seperti APDESI dan PAPDESI.
“Dinas PMD tidak terlibat dalam kegiatan Bimtek di Hotel Danau Toba tanggal 30–31 Oktober dan 1 November. Kegiatan itu dikoordinasikan langsung oleh pihak lain,” ujar Kabid Desa saat dikonfirmasi.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait agar polemik ini tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di tengah upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan efisien.
(wk/SH)
.png)
