.png)
BOGOR – Proyek pembangunan jembatan penghubung vital antara Kampung Cibuntu dan Kampung Pangkalan di Desa Leuwikaret, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi bukti nyata pemborosan anggaran dan pengabaian keselamatan publik. Proyek yang seharusnya didanai oleh APBN Dana Desa untuk membangun infrastruktur yang layak, justru menghasilkan sebuah struktur yang lebih pantas disebut aib pembangunan.
Video yang beredar menunjukkan betapa mirisnya kondisi jembatan yang baru dibangun tersebut. Alih-alih mendapatkan jembatan beton yang kokoh sesuai standar, warga justru disuguhi pemandangan kritis: sebuah struktur beton baru yang ditopang dan disandingkan dengan gelondongan pohon kelapa yang diletakkan menyeberangi celah air.
Dimana Logika dan Standar Teknis Pemerintah?
Papan nama kegiatan memaparkan detail proyek dengan gagah:
- Jenis Kegiatan: Pembangunan Jembatan
- Volume: 3,4 \text{ M} \times 3,15 \text{ M} \times 1,3 \text{ M}
- Anggaran: Rp. 64.067.586,- (Termasuk Pajak)
- Lama Pengerjaan: 14 Hari Kalender Kerja
Dengan anggaran sebesar Rp64 Juta yang berasal dari kantong negara (APBN Desa), mustahil proyek sekecil ini menghasilkan kualitas seburuk ini. Pertanyaan kritis diarahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dinas yang bertanggung jawab atas pengawasan infrastruktur desa:
- Apakah Rp64 Juta Hanya untuk Beton Bantalan? Jika hasilnya adalah jembatan beton yang fungsinya masih harus dibantu oleh batang pohon sebagai "lantai" penyeberangan, kemana larinya sisa puluhan juta rupiah tersebut?
- Siapa yang Melakukan Serah Terima (PHO)? Bagaimana proyek yang jelas-jelas tidak layak fungsi dan membahayakan keselamatan publik bisa dianggap selesai oleh tim PHO dan diserahterimakan? Ini menunjukkan adanya kelalaian parah dalam proses pemeriksaan akhir.
- Apakah ini Jembatan Permanen atau Lelucon Konstruksi? Jembatan yang menghubungkan desa ke pusat Kecamatan Klapanunggal seharusnya dibangun dengan standar keamanan maksimum. Kondisi ini bukan hanya menunda pembangunan, tetapi juga menaruh nyawa masyarakat sebagai taruhan!
Dana Desa Jadi 'Bancakan'?
Program Dana Desa dirancang untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk memproduksi infrastruktur yang cacat dan berpotensi mangkrak. Kasus di Leuwikaret ini menguatkan dugaan bahwa pengawasan anggaran desa masih sangat lemah, membuka celah bagi praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Jembatan yang setengah jadi dan "ditambal" dengan kayu gelondongan ini adalah simbol kegagalan kolektif:
- Kegagalan pelaksana proyek yang bekerja tanpa standar.
- Kegagalan Pemerintah Desa dalam mengelola dan mengawasi aset serta dana mereka sendiri.
- Kegagalan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara efektif.
Kami menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan audit forensik anggaran proyek ini, memanggil dan menindak tegas pelaksana proyek, serta menjamin bahwa jembatan tersebut akan segera diperbaiki total menggunakan standar teknis yang benar. Masyarakat Klapanunggal berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan berkualitas, bukan hasil kerja yang asal-asalan dan memalukan! (16 Desember 2025)
.png)
