.png)
Padang Pariaman — Saat luka akibat bencana belum sepenuhnya sembuh dan kondisi masyarakat terdampak masih jauh dari stabil, muncul kebijakan penyerahan penghargaan relawan bencana yang justru memantik kekecewaan dan gejolak di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan ketepatan momentum pemberian penghargaan tersebut, yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi riil korban bencana.
Sejumlah warga terdampak menyampaikan rasa heran dan kecewa. Mereka menilai, hingga saat ini pemulihan belum berjalan maksimal, kebutuhan dasar masih belum sepenuhnya terpenuhi, serta kondisi psikologis korban masih rapuh. Dalam situasi demikian, hadirnya seremoni penghargaan dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi melukai perasaan masyarakat yang masih berjuang untuk bangkit.
“Bencana belum selesai, kami belum pulih, kondisi masih belum stabil. Kenapa tiba-tiba ada penghargaan? Ada apa sebenarnya?” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Kebijakan ini dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih mengedepankan seremoni dibandingkan penyelesaian persoalan mendasar di lapangan. Alih-alih menenangkan masyarakat, penghargaan yang diberikan justru memunculkan pertanyaan, kecemburuan sosial, serta ketidakpercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa jika penghargaan tersebut tidak tepat sasaran dan hanya berujung pada kekecewaan publik, seharusnya agenda itu tidak perlu diadakan. Bagi korban bencana, kehadiran nyata pemerintah dalam bentuk pemulihan rumah, ekonomi, kesehatan, dan jaminan rasa aman jauh lebih berarti dibandingkan penghargaan simbolik.
“Kami tidak butuh panggung dan piagam. Kami butuh kepastian hidup, pemulihan, dan perhatian yang sungguh-sungguh,” ujar warga lainnya.
Kekecewaan ini juga diarahkan kepada Bupati Padang Pariaman, yang dinilai abai dan kurang peka terhadap kondisi psikologis serta sosial masyarakat pascabencana. Kebijakan yang tidak berpijak pada empati dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana. Di tengah duka dan perjuangan korban, kebijakan yang keliru bukan hanya menimbulkan polemik, tetapi juga berpotensi memperdalam luka sosial.
“Jika penghargaan hanya membuat hati masyarakat semakin sedih, maka lebih baik tidak usah diadakan. Pemerintah seharusnya hadir dengan empati, bukan seremoni,” tegas pernyataan warga.
Situasi ini menjadi catatan penting bahwa dalam penanganan bencana, kepekaan, keberpihakan, dan kehadiran nyata jauh lebih dibutuhkan daripada simbol-simbol penghargaan yang datang di saat yang tidak tepat.
.png)
