.png)
BOGOR – Dalam momentum peringatan Hari Lahir (HUT) ke-53 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sekaligus kader senior PPP, Junaidi Samsudin, memberikan pernyataan tegas terkait kendala administratif yang menghambat pembangunan di wilayahnya.
Di hadapan awak media, Junaidi menampik isu adanya maladministrasi atau kesalahan perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Menurutnya, kegelisahan yang dirasakan oleh para kontraktor dan masyarakat terkait pencairan anggaran serta pelaksanaan program murni disebabkan oleh kendala sistem di tingkat yang lebih tinggi.
"Ada sistem dari pusat yang lambat hasilnya. Nah, sekarang ini sudah masuk semua," ujar Junaidi saat memberikan keterangan resmi.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Bogor, melainkan terjadi secara masif di berbagai wilayah lain di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Junaidi menggarisbawahi bahwa PPP melalui DPRD Kabupaten Bogor terus berkomunikasi aktif dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memastikan duduk perkara masalah tersebut.
"Jadi ini sistem, bukannya maladministrasi atau kesalahan program atau perencanaan dari Pemerintah Daerah. Ini adalah keterlambatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mencairkan anggaran," tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan PPP terhadap jalannya pemerintahan Rudy Susmanto di Kabupaten Bogor. Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mencari solusi agar hambatan birokrasi ini tidak mengganggu target pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
Melalui semangat HUT ke-53, PPP berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun di tengah tantangan sistemik nasional (22/01/26).
.png)
