.png)
BOGOR, 02/02/2026 – Ketua APDESI Kecamatan Sukamakmur yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukawangi, Budiyanto, meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jonggol Dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Dalam pernyataan resminya, ia menyoroti minimnya koordinasi dan ketidakadilan pelayanan publik yang diterima masyarakat pedesaan di Sukamakmur.
Budiyanto menegaskan bahwa selama lima tahun dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Sukawangi, koordinasi dari pihak UPT, baik di bidang sampah maupun infrastruktur jalan, dinilai sangat buruk bahkan hampir tidak ada.
"Saya sudah lima tahun jadi Kades Sukawangi, belum satu pun UPT Sampah yang ada di Jonggol hadir dimusrembang Kecamatan Sukamakmur apa lagi bersilaturahmi ke tiap desa di Sukamakmur. UPT Sampah itu susah sekali (dicari). Gimana mau rapi desa se-kecamatan kalau sampahnya berantakan?" ujar Budiyanto dengan nada kecewa.
Ia menekankan bahwa saat ini desa-desa di Kecamatan6 Sukamakmur sedang menjalankan program strategis Bupati Bogor melalui Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) senilai Rp1,5 Miliar per desa untuk pembangunan bak sampah.
"Sekarang ini sedang dalam proses pembangunan bak sampah dari program Pak Bupati lewat dana Bankeu 1,5 Miliar di setiap desa. Seharusnya UPT Sampah itu selalu berkoordinasi dengan Pak Camat. Apakah sampah ini harus ditarik dari satu titik di desa masing-masing? Dan bila penuh, otomatis harus diangkut memakai mobil sampah. Tapi sampai sekarang belum ada satu pun mobil sampah, baik dari UPT maupun dari Jonggol yang masuk," tegasnya.
Budiyanto mengungkap temuan diskriminatif di lapangan terkait pengoperasian armada pengangkut sampah. Ia menuding UPT Sampah Jonggol lebih memprioritaskan kawasan perumahan komersial dibandingkan melayani kebutuhan warga desa.
"Saya cek ke lapangan, mobil sampah UPT Jonggol itu banyak. Tapi setelah saya cek lebih dalam, kebanyakan mobilnya beroperasi di perumahan, bukan di desa. Ini harus ada ketegasan. Tolong UPT koordinasi dengan Pak Camat agar mobil ini bisa beroperasi ke desa-desa, apalagi pembangunan bak sampah sedang berjalan," tambahnya.
Tak hanya soal sampah, Budiyanto juga mengkritik keras kinerja UPT Jalan dan Jembatan (PUPR) wilayah Jonggol. Menurutnya, absennya koordinasi dari pihak UPT PUPR menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang kini menjadi primadona wisata tersebut.
"Semenjak Pak Jul jadi Kepala UPT Jonggol, belum pernah sekalipun datang. Mau koordinasi bagaimana kalau UPT-nya tidak ada? Padahal ini bidang infrastruktur yang sangat krusial," katanya.
Ia mendesak agar ada pemerataan perbaikan jalan rutin, terutama menjelang arus mudik lebaran. Budiyanto mencontohkan banyak jalan berlubang di area wisata serta proyek jalan yang terbengkalai, seperti ruas dari Sukaharja ke Sukadamai yang hingga kini kondisinya rusak parah.
"Kami minta perhatian serius. Jangan sampai anggaran yang sudah ada tidak bisa direalisasikan hanya karena pejabatnya malas berkoordinasi dengan kami di tingkat desa," pungkasnya.
Budiyanto berharap Bappedalitbang Kabupaten Bogor memberikan catatan merah kepada UPT-UPT terkait agar segera memperbaiki pola komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat di pelosok pedesaan agar menjadi Bogor istimewa [Rio].
.png)
