.png)
Buol. Ungkap Fakta. Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah . Menggelar Rapat Koordinasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari penguatan komitmen pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (4/2/2026) di Aula Kantor Bappeda–Litbang Kabupaten Buol.
Kepala Bappeda–Litbang Kabupaten Buol dalam paparannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2027 sekaligus evaluasi dan tindak lanjut komitmen pemenuhan SPM lintas perangkat daerah. Hal ini dinilai krusial mengingat proses penyusunan RKPD 2027 akan segera dimulai, sehingga penetapan program prioritas harus dilakukan secara terarah dan berbasis kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Kepala Bappeda–Litbang, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Pertanian, Kasat Pol PP, Plt. Kepala Bagian Pemerintahan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait lainnya.
Penguatan SPM difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada sektor pendidikan, masih ditemukan persoalan mendasar seperti lulusan SD dan SMP yang belum memiliki kemampuan literasi memadai. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran dan pemerataan rasio guru menjadi perhatian utama, bukan semata pembangunan fisik.
Di sektor kesehatan, stunting menjadi indikator strategis penilaian pemerintah pusat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, hasilnya dinilai belum optimal sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, keterbatasan fiskal daerah, serta perluasan kepesertaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Sekda menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang dengan fokus pada kualitas dan daya tahan. Prioritas diarahkan pada pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada agar pelayanan publik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan masa transisi pemerintahan dan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan peningkatan capaian SPM secara bertahap dan terukur, dari peringkat 7 menuju peringkat 5 atau 4. Meskipun belum mencapai 100 persen, perubahan nyata dalam kualitas pelayanan dasar diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rl.
.png)
