.png)
Www.ungkapfakta.com Sekayu MUSI BANYUASIN— Dugaan mandeknya penegakan hukum di Kabupaten Musi Banyuasin kian menjadi sorotan.
Koalisi ormas, LSM, dan jaringan media secara terbuka menuding adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas ilegal di Desa Belide, Kecamatan Tungkal Jaya.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Berbagai laporan masyarakat, pemberitaan media, hingga aduan lembaga disebut-sebut tidak mendapat respons serius dari aparat setempat.
Tokoh LSM Gempita Muba, Mauzan, dengan tegas angkat suara. Ia menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan mengarah pada dugaan pembiaran yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar lambat. Ini sudah masuk pada dugaan pembiaran. Ketika laporan masyarakat tidak digubris, wajar jika publik bertanya—ada apa sebenarnya?” tegasnya.
Koalisi yang terdiri dari GEMPITA, CAKAR SRIWIJAYA, serta sejumlah jaringan media seperti AWDI, AKAPERSI, INFO DESA, MEDIA ADVOKASI, dan UNGKAP FAKTA, bahkan telah melayangkan surat resmi pemberitahuan aksi damai ke Polres Musi Banyuasin.
Aksi yang dijadwalkan pada Kamis, 23 April 2026 ini diprediksi menjadi gelombang tekanan publik. Sekitar 100 massa atau lebih akan turun ke jalan, membawa simbol-simbol keras seperti keranda mayat dan ban bekas—sebuah pesan satir atas dugaan “matinya penegakan hukum”.
Target utama kritik mengarah pada Kanit Reskrim Polsek Tungkal Jaya, yang diduga tidak responsif terhadap laporan dan pengaduan masyarakat dan kontrol sosial yang ada di kabupaten Musi banyuasin
Dalam dokumen resmi pernyataan sikap, koalisi menyampaikan tuntutan tegas:
Mendesak pencopotan Kanit Reskrim Polsek Tungkal Jaya
Menuntut evaluasi menyeluruh atas kinerja aparat terkait
Meminta langkah pembinaan serius dari Kapolres melalui Kapolsek
Tak hanya itu, koalisi juga menyiapkan eskalasi langkah dengan mengirimkan surat terbuka ke sejumlah institusi, mulai dari Mabes Polri hingga Divisi Propam.
Mauzan memperingatkan, jika tuntutan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang aksi akan membesar.
“Jangan sampai hukum hanya berani ke rakyat kecil, tapi melempem ketika berhadapan dengan persoalan yang lebih besar. Kalau tidak mampu, sebaiknya mundur,” ujarnya tajam.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian di Musi Banyuasin. Di tengah meningkatnya tekanan publik, transparansi dan ketegasan aparat kini dipertaruhkan.
Jika dugaan ini benar, maka ini bukan hanya soal satu oknum, tetapi bisa menjadi cerminan lemahnya pengawasan internal. Namun jika tidak, publik menunggu pembuktian—bukan sekadar diam.
Satu hal yang pasti, gelombang suara masyarakat mulai mengeras. Dan kali ini, mereka tidak datang dengan diam.
.png)
