Kalbar, Bengkayang: Waktu dulu, saat pengumpulan data dan sebelum timbul sangkaan negatif, BPJN Kalbar itu harus pro aktif menjelaskan secara rinci tahap-tahapan yang mesti dilalui hingga direkrut menjadi tenaga kerja. Termasuk ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan mengenai soal ini, tampil jangan sembunyi.
" Setelah ada tudingan dugaan penyimpangan data KTP masyarakat, baru bikin klarifikasi bahwa program padat karya ini ketentuannya begini dan begitu. Bahkan menyudutkan pemberitaan yang memuat masalah itu. Kenapa sejak pertama selalu tertutup sulit memberikan keterangan resmi, " ucap salah satu penulis.
Ia mengatakan, penulis manapun tahu kalau BPJN Kalbar itu Lembaga yang paling susah dikonfirmasi. Apalagi kasus proyek, jangankan ketemu, chat WA pun sulit. Mereka sepertinya kompak diam, tertutup guna melindungi dan membela diri.
Harapan saya, warga yang KTP nya sudah dikumpulkan, harus berani bicara langsung ke media, arahan apa saja yang pernah diberikan oleh BPJN Kalbar selaku pihak pemerintah terkait data dan program padat Karya ini. Bila perlu datangi kantor Kementerian PUPR di Jakarta, seperti layaknya masyarakat Mempawah yang pernah demo ke KPK.(007/D.Arifin)

.png)

.png)
