.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol Kegiatan ini dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, DPRD, pimpinan OPD, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Buol, camat, lurah, perbankan, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto. Menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Adapun tema pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2027 adalah Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting.
"Musrenbang ini bukan hanya forum formalitas, tetapi menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pembangunan ke depan harus berbasis kebutuhan riil, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Wabup.
Lebi lanjut, Ia juga menekankan Mnekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk program “9 Berani” serta arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Buol Terang, penguatan sumber daya manusia melalui PSDKU Untad, serta pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)". Ucapnya
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol memaparkan pentingnya pendataan sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pendataan dilakukan melalui Sensus Ekonomi dan pendataan sosial ekonomi keluarga yang mencakup puluhan indikator, mulai dari kondisi rumah tangga, pendidikan, hingga kondisi tempat tinggal.
BPS juga memperkenalkan konsep Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang mengintegrasikan berbagai basis data seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek. Data ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buol menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor pertanian, peningkatan investasi, serta pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, berbagai isu strategis seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama.
Paparan juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI yang memberikan arahan terkait pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh peserta dalam menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan konsultasi publik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap seluruh program yang direncanakan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terwujudnya Buol yang maju, agropolitan, dan berkelanjutan.
Di akhir kegiatan, Wabup kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program-program yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.
.png)
