Data Hasil Mediasi Tahun 2025 Belum Direalisasikan, Masyarakat Desa Mepanga Pertanyakan Transparansi

 

Mepanga– Masyarakat Desa Mepanga kembali mempertanyakan realisasi data yang pernah dijanjikan dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Camat Mepanga pada tahun 2025. Hingga saat ini, data tersebut disebut belum juga diserahkan kepada masyarakat.

Dalam mediasi tersebut, pemerintah desa melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibacakan oleh Sekretaris Desa menyebutkan sejumlah program pengadaan tanaman, yakni sebanyak 4.708 pohon coklat, 250 pohon alpukat, dan 250 pohon durian.

Pertemuan itu diketahui dihadiri oleh Kapolpos Mepanga, aparat Desa Mepanga, serta masyarakat setempat. Namun, warga menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait distribusi maupun keberadaan data dari program tersebut.

“Data yang dijanjikan waktu mediasi itu sampai sekarang belum kami terima. Kami ingin kejelasan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, muncul pula dugaan terkait pengelolaan anggaran pembangunan lapangan voli yang berlokasi di Dusun 5 Desa Mepanga. Berdasarkan keterangan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggaran pembangunan lapangan voli tersebut disebut mencapai Rp25 juta.

Namun, informasi tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, lapangan voli tersebut diklaim merupakan hasil gotong royong pemuda Desa Mepanga, bukan berasal dari anggaran desa.

Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal dengan sapaan Om Aco menyampaikan bahwa pembangunan lapangan voli tersebut dilakukan secara swadaya.

“Itu dana pribadi, bukan dari anggaran desa,” ungkapnya.

Perbedaan informasi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat mendesak adanya transparansi dan klarifikasi dari pihak pemerintah desa.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Mepanga belum memberikan keterangan resmi terkait belum diserahkannya data hasil mediasi tahun 2025 serta polemik anggaran lapangan voli di Dusun 5.

Masyarakat berharap agar pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.