.png)
TAPTENG —Ungkap Fakta. Info)Aroma dugaan pembiaran terhadap korban banjir dan longsor di Desa Si Agolo, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, kini semakin memantik kemarahan warga. Sudah lebih dari enam bulan sejak bencana 25 November 2025 menghancurkan rumah dan kehidupan masyarakat, namun hingga hari ini sejumlah korban mengaku belum tersentuh bantuan dana hunian sementara maupun bantuan rumah rusak.
Puncaknya, pada Selasa, 26 Mei 2026, warga korban longsor mendatangi langsung Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menyerahkan data serta pengaduan resmi. Warga menilai Pemerintah Desa Si Agolo seolah cuci tangan terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
Salah seorang korban, Pengalaman Waruwu, menyebut masyarakat sudah terlalu lama dipaksa bertahan hidup sendiri tanpa perhatian nyata dari pemerintah desa.
“Kami ini korban bencana, bukan sampah yang dibuang lalu dilupakan. Rumah kami rusak, kami terlantar, mengontrak pakai uang sendiri, tapi pemerintah desa seperti pura-pura tidak tahu,” tegas Pengalaman Waruwu.
Menurut warga, pasca bencana mereka sempat dipindahkan ke lokasi penampungan sementara. Namun ironisnya, ketika bantuan mulai disalurkan, nama sejumlah korban justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Tidak hanya itu, warga kini juga menyoroti dugaan adanya aparat desa dan keluarga aparat yang justru menerima bantuan rumah, meski dinilai tidak layak menerima.
Warga menyebut sedikitnya terdapat tiga nama yang berkaitan dengan aparat desa masuk dalam daftar penerima bantuan rumah. Salah satunya disebut merupakan Kepala Dusun III yang menurut pengakuan warga tidak mengalami kerusakan rumah akibat longsor. Bahkan, nama istrinya juga dikabarkan ikut terdata sebagai penerima bantuan.
Hal serupa juga disebut terjadi pada Kepala Dusun II, di mana nama istrinya diduga masuk dalam daftar penerima bantuan rumah.
Fakta tersebut membuat masyarakat semakin geram karena di saat korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal justru terabaikan, nama-nama yang diduga memiliki kedekatan dengan aparat desa malah muncul sebagai penerima bantuan.
“Korban asli malah disuruh urus sendiri, sementara yang dekat dengan aparat bisa masuk daftar bantuan. Ini yang membuat masyarakat kecewa dan curiga ada permainan data,” ujar seorang warga.
Kecurigaan warga semakin membesar setelah mereka mendatangi Kantor Desa Si Agolo untuk mempertanyakan alasan nama mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan. Alih-alih mendapat solusi, warga mengaku justru menerima jawaban yang dinilai sangat melukai hati korban bencana.
“Urus sendiri aja lah.”
Kalimat yang diduga diucapkan perangkat desa tersebut kini memicu kemarahan masyarakat. Bagi warga, ucapan itu mencerminkan matinya empati serta buruknya pelayanan terhadap rakyat kecil yang sedang berada dalam kondisi terpuruk akibat bencana.
“Kalau rakyat korban bencana saja disuruh urus sendiri, lalu apa fungsi pemerintah desa? Jangan hanya hadir saat ada pencairan anggaran atau kepentingan politik saja,” kecam Pengalaman Waruwu.
Warga kini juga meminta Bupati Tapanuli Tengah agar melakukan pendataan ulang secara total terhadap seluruh data Desa Si Agolo. Masyarakat menilai banyak data yang tidak akurat dan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, terutama terkait data korban penerima bantuan pasca bencana.
Menurut warga, pendataan ulang sangat penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat korban longsor.
Kini masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah turun langsung mengecek kondisi korban di lapangan serta melakukan audit total terhadap pendataan bantuan korban longsor di Desa Si Agolo. Warga juga meminta Inspektorat dan instansi terkait memeriksa dugaan permainan data bantuan yang dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat korban bencana.
“Jangan sampai rakyat kecil terus diinjak dan dipermainkan. Kami kehilangan rumah dan kenyamanan hidup, tapi yang kami dapat hanya jawaban dingin dan sikap tidak peduli,” tutup Pengalaman Waruwu penuh kecewa.
(HG)
.png)
