• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    Buka Workshop SIKS-NG, Wabup Buol Minta Data Bansos Dibersihkan dari Penerima Tak Layak

    Jumat, 26 Juni 2026, Juni 26, 2026 WIB Last Updated 2026-06-26T03:14:56Z
    masukkan script iklan disini



     




    Sulawesi Tengah. Ungkapfakta 


    Wakil Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Moh. Nasir DJ Daimaroto, SH., MH., secara resmi membuka Workshop Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Aula Rapat Dinas Sosial Kabupaten Buol, Jumat (27/6/2026).


     Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan terciptanya data penerima bantuan sosial (bansos) yang valid, akurat, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat yang telah mampu secara ekonomi tidak lagi menerima bantuan.


    Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, serta narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.


    Dalam laporannya, Ketua Panitia, Moh. Fadli S. Padjimbung, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol, menjelaskan bahwa data kemiskinan yang akurat dan selalu diperbarui merupakan fondasi utama dalam penyaluran berbagai program jaminan sosial.


    "SIKS-NG merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengawal validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi para operator di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dan validasi data berjalan lebih optimal," ujarnya.


    Workshop ini diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri atas operator SIKS-NG desa dan kelurahan se-Kabupaten Buol serta para pendamping sosial di 11 kecamatan.


    Melalui pelatihan ini, pemerintah menargetkan meningkatnya kemampuan teknis para operator dalam mengoperasikan fitur-fitur terbaru SIKS-NG, terciptanya kesamaan persepsi mengenai regulasi dan mekanisme usulan serta verifikasi data, terwujudnya data kemiskinan yang valid dan akuntabel, meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, serta memperkuat sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah.


    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Moh. Nasir menegaskan bahwa pemutakhiran data merupakan pekerjaan yang sangat penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.


    "Kita sampai hari ini masih perlu meng-update masyarakat yang menerima bantuan. Karena masih banyak masyarakat kita yang sangat perlu dibantu tetapi belum terdata. Sebaliknya, ada juga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan, namun setiap bulan atau setiap tahun masih mendapatkan bantuan," tegasnya.


    Ia menekankan bahwa masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik harus dicoret dari daftar penerima bansos agar anggaran pemerintah dapat dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.


    "Kalau sudah mampu, harus dicoret. Jangan sampai bantuan diberikan kepada orang yang tidak berhak, sementara masih banyak masyarakat miskin yang justru belum mendapatkan bantuan," tegas Wabup.


    Moh. Nasir juga mengingatkan para operator SIKS-NG agar bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas. Ia meminta agar proses pendataan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, maupun tekanan dari pihak mana pun.


    Menurutnya, masih ditemukan oknum masyarakat yang memprotes ketika namanya dihapus dari daftar penerima bantuan, padahal secara ekonomi sudah tidak memenuhi kriteria. Karena itu, seluruh operator diminta berpegang pada kondisi riil di lapangan serta ketentuan yang berlaku.


    Di akhir sambutannya, Wakil Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan apresiasi kepada Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI yang hadir sebagai narasumber, serta kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Buol atas sinergi yang terus dibangun dalam mewujudkan tata kelola data kesejahteraan sosial yang semakin akurat, transparan, dan akuntabel demi terciptanya penyaluran bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran.  (Dkf)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e