.png)
CIREBON – Aktivis Kabupaten Cirebon, Riko, angkat bicara terkait adanya penolakan terhadap tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Raya Tuparev, Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, jika pemerintah mengambil kebijakan penutupan, maka langkah tersebut harus diberlakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar satu tempat usaha tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Riko pada Senin (15/6/2026) pagi. Ia menilai kebijakan yang hanya menutup satu tempat hiburan malam berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif terhadap pelaku usaha.
“Kalau memang tempat hiburan malam akan ditutup, ya harus ditutup semua. Jangan sampai hanya satu yang ditutup karena akan menimbulkan diskriminasi,” ujarnya.
Riko mengatakan, keberadaan tempat hiburan malam juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak. Selain itu, usaha tersebut dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, Pemerintah Daerah saat ini telah menetapkan pajak hiburan malam sebesar 40 persen. Kebijakan tersebut, kata dia, menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tempat hiburan malam bisa menyumbang PAD dan menyerap tenaga kerja lokal. Sekarang pajaknya juga sudah ditetapkan sebesar 40 persen, sehingga ini menjadi salah satu sektor yang menunjang pendapatan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, apabila ada pihak yang menolak keberadaan tempat hiburan malam, maka penolakan tersebut seharusnya dilakukan secara konsisten terhadap seluruh tempat usaha sejenis yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.
“Kalau memang ada penolakan, ya harusnya ditolak semua. Apalagi sekarang juga ada bangunan baru yang sedang berkembang,” tegasnya.
Riko berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang objektif dan berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta aturan yang berlaku dalam pengelolaan usaha hiburan malam di Kabupaten Cirebon.
.png)
