.png)
Kalbar __ Bukan hanya tender, paket PL di Dinas Perkim Propinsi juga mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, disamping anggarannya miliaran rupiah, juga celah korupsi, kolusi dan nepotisme didalam proyek tersebut begitu terbuka lebar.
" Paket PL itukan bisa di istilahkan Menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi siapapun yang mengelola, memiliki dan menggarap pekerjaan tersebut, kantongnya pasti gemuk, mengingat wujud pengawasan disitu tidak terlalu ketat, " terang warga Pontianak Selatan.
Pendapat tersebut diperkuat Pengurus LSM Kalbar. Menurutnya pemikiran diatas cukup tepat. Paling tidak ada upaya antisipasi selentingan yang pernah mencuat dipublik pada tahun 2025. Saat itu muncul dugaan bahwa sekian paket PL milik PUPR Propinsi dikuasai satu orang dengan kode grup.
Bahkan dibeberapa pemberitaan, dugaan itu mengarah ke salah satu Anggota DPRD Kalbar yang disebut-sebut sebagai penentu proyek. Akibatnya Kabid di Institusi tersebut tupoksinya terabaikan. Campur tangan ini juga menjadi andil rusaknya cerminan kualitas maupun kwantitas hasil bangunan.
" Penguasaan proyek, monopoli pekerjaan , komitmen liar, setoran awal, prosentase fee dan biaya teken kontrak, bayar kiri kanan serta kuatnya intervensi Dewan, merupakan bentuk kejahatan jabatan yang harus dikikis habis.
" Makanya saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melakukan pengontrolan terhadap pekerjaan PL maupun tender di Dinas Perkim Propinsi. Jika ternyata ada unsur kong kalikongnya, ayo kita turunkan mereka lewat demo besar-besaran agar virus KKN tidak berkembang dikantor tersebut, " himbau Evan.
Kalau embat mengembat duit APBD itu terus dibiarkan, korbannya kita-kita, kamu dan kalian semua. Sementara mereka-mereka yang kerap ngomongin soal efisiensi anggaran didepan publik, justru bikin rumah mewah dan nambah mobil, kita cuma terima bangunan rusak.
" Nama paket pekerjaan yang berulang ulang dan itu-itu lagi, ntar menyusul di pemberitaan berikutnya ya mas, " janjinya kepada penulis.(007/D.Arifin)
.png)
