.png)
Ungkap Fakta Info,Kerinci | Jambi – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci menjadi sorotan setelah munculnya tudingan dugaan pungutan fee dari pihak tertentu kepada kelompok penerima manfaat program.
Namun, tudingan tersebut dibantah oleh sejumlah ketua kelompok penerima P3-TGAI. Mereka menyatakan tidak pernah dimintai maupun memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada anggota DPRD Kabupaten Kerinci ataupun pihak lainnya terkait pelaksanaan program tersebut.
Para ketua kelompok penerima juga menegaskan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Mereka berharap informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak digeneralisasi tanpa adanya fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison, membantah tegas tudingan yang menyebut dirinya melakukan pungutan fee dalam program P3-TGAI.
“Apa yang ditudingkan kepada saya terkait adanya pungutan fee dalam program P3-TGAI itu tidak benar. Saya tidak pernah meminta ataupun menerima fee dari kelompok penerima program,” tegas Edison.
Edison menjelaskan, keterlibatannya dalam program tersebut sebatas menjalankan amanah organisasi sekaligus mengawal aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto, yang merupakan anggota DPR RI.
“Saya sebagai kader hanya menjalankan amanah dan mengawal aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Bapak Edi Purwanto. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kader,” ujarnya.
Edison menegaskan dirinya tidak mempersoalkan adanya kritik maupun pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan kontrol publik.
Namun, ia meminta agar kritik tidak dibangun berdasarkan asumsi maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau memang ada bukti saya melakukan pungutan, silakan dibuktikan. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tetapi jangan sampai tudingan tanpa dasar kemudian merugikan nama baik pribadi maupun organisasi,” kata Edison.
Joni Efendi: Jangan Menabur Benih Ketidaksukaan dengan Asumsi dan Opini
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kerinci sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Joni Efendi, menegaskan bahwa pihaknya menghormati kritik dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk P3-TGAI.
Menurut Joni Efendi, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik dan menyampaikan saran. Namun, kritik hendaknya tetap berdasarkan fakta, data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan menabur benih ketidaksukaan dengan mengedepankan asumsi dan opini. Kritik dan saran tentu kami hormati, tetapi hendaknya disampaikan berdasarkan fakta dan data yang jelas. Jangan sampai dugaan yang belum terbukti kemudian digiring menjadi sebuah opini seolah-olah telah menjadi fakta,” tegas Joni Efendi.
Joni Efendi menambahkan, pihaknya tidak pernah alergi terhadap kritik maupun pengawasan masyarakat. Bahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan P3-TGAI, dirinya mempersilakan pihak yang memiliki bukti untuk menyampaikannya kepada aparat atau lembaga berwenang.
“Kami tidak anti kritik. Silakan masyarakat mengawasi dan memberikan masukan. Tetapi mari kita bedakan mana fakta, mana dugaan dan mana opini. Jangan sampai masyarakat menerima sebuah informasi yang belum terbukti, kemudian menganggapnya sebagai sebuah kebenaran,” ujarnya.
Ia menilai, program P3-TGAI pada dasarnya merupakan program yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat, khususnya kelompok penerima yang membutuhkan peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
Karena itu, Joni berharap polemik yang berkembang tidak justru mengaburkan tujuan utama program tersebut.
“Kalau memang ada kesalahan atau pelanggaran, mari kita buka berdasarkan fakta dan bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan membuat kesimpulan sendiri. Kita semua tentu ingin program pemerintah berjalan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dengan adanya bantahan dari sejumlah ketua kelompok penerima P3-TGAI serta Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, polemik mengenai dugaan pungutan fee diharapkan dapat disikapi secara objektif dan proporsional.
Pihak-pihak yang memiliki informasi maupun bukti terkait dugaan pelanggaran dipersilakan menyampaikannya melalui mekanisme pengaduan yang berlaku agar dapat dilakukan verifikasi dan pemeriksaan.
Sementara masyarakat diharapkan tetap kritis, tetapi juga bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Kritik tetap diperlukan, pengawasan harus dilakukan, namun setiap tudingan hendaknya memiliki dasar fakta dan bukti. Jangan sampai asumsi dan opini justru menjadi benih ketidaksukaan serta menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
(Fereranco)
.png)
