.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 12 OKTOBER 2026 Sorotan tajam terhadap pengelolaan PT Tulang Bawang Jaya badan usaha milik daerah Kabupaten Tulang Bawang kini membara hebat. Masyarakat tidak lagi sekadar bertanya. Rakyat menuntut kejelasan penuh. Di mana perputaran uang berjalan siapa yang bertanggung jawab dan mengapa laporan keuangannya tidak pernah terbuka lebar. Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang membidangi pengawasan keuangan dan badan usaha milik daerah kini berada di titik terpenting. Kalian dipercaya rakyat untuk memeriksa bukan untuk membiarkan kebinginan terus berlarut tanpa jawaban.
Ketua DPP Ormas Fortuba Andika Fortuba menyampaikan seruan tegasnya. Red
Kita tidak sedang membicarakan dugaan semata. Kita sedang membicarakan aset milik seluruh warga Tulang Bawang yang dikelola atas nama rakyat. Jika pengelolaannya benar dan jujur tunjukkan buktinya. Jika ada yang tidak beres Komisi III DPRD Tulang Bawang jangan jadi penonton kejahatan panggil sekarang juga Direktur. Kalian punya wewenang konstitusional untuk memanggil memeriksa buku keuangan dan meminta pertanggungjawaban sampai tuntas. Jangan tunggu sampai uang rakyat habis baru kalian buka mata. Jika kalian diam saja maka rakyat akan menilai kalian ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Jangan sampai rakyat berteriak sendiri sementara wakil rakyat justru berpura-pura tidak tahu melihat aset mereka lenyap tanpa jejak.
Ini bukan soal siapa benar siapa salah. Ini soal satu hal dasar. Transparansi. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dari BUMD Tulang Bawang harus terlihat jelas oleh siapa saja. Tidak boleh ada yang disembunyikan tidak boleh ada yang terhapus tidak boleh ada yang diatur oleh sekelompok orang tanpa sepengetahuan publik. Jika Direktur PT Tulang Bawang Jaya merasa tidak ada yang perlu ditakut maka buka semua catatan ke publik hari ini juga. Rakyat berhak tahu. Dan Komisi III DPRD Tulang Bawang wajib memastikan hak itu dipenuhi.
Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang undangan efisien ekonomis efektif dan transparan serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 huruf a menyatakan setiap informasi publik wajib disampaikan kepada setiap pemohon informasi termasuk laporan keuangan badan usaha milik daerah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat 1 menegaskan Direktur wajib memberikan penjelasan tertulis kepada pemegang saham atas segala hal yang diminta termasuk penggunaan aset dan keuangan perseroan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 109 ayat 1 menegaskan DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk badan usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Perlu ditegaskan ini adalah pemberitaan berdasarkan sorotan publik dan laporan Andika Fortuba. Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan pihak pengelola BUMD berhak menyajikan laporan keuangan lengkap hasil audit independen dan rincian transaksi secara terbuka di hadapan masyarakat kapan saja untuk membuktikan bahwa pengelolaan berjalan benar dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi yang rinci dari Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang maupun Direktur PT Tulang Bawang Jaya terkait tuntutan keterbukaan pengelolaan keuangan yang terus menggemakan dari berbagai penjuru daerah.
Narasumber: Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba
Pewarta: Yantoni
.png)
