![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 11 OKTOBER 2026 Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dr. Ferli Yuledi menerima audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung di ruang kerjanya pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan ini disampaikan bertujuan untuk sosialisasi dan promosi program pendidikan Pascasarjana FISIP Universitas Lampung. Dinyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat luas. Namun Ketua DPP Ormas Fortuba Andika Fortuba menilai pertemuan tersebut belum menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat secara merata.
Andika Fortuba menyampaikan penilaian tegasnya. Red
Kami mendukung setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun sosialisasi program pascasarjana tidak boleh hanya berhenti di ruang pimpinan dan pejabat daerah. Yang paling penting disampaikan secara terbuka adalah siapa saja yang berhak mengikutinya. Berapa kuota yang disiapkan. Dari mana sumber biayanya. Apakah kesempatan ini terbuka bagi seluruh masyarakat berprestasi atau hanya terbatas pada kalangan tertentu di lingkungan Pemkab Tulang Bawang. Jika hal-hal mendasar itu belum jelas maka kegiatan ini hanya akan dinilai sebagai promosi semata tanpa manfaat yang dirasakan secara luas oleh rakyat.
Masyarakat berhak tahu apakah ada anggaran daerah yang dialokasikan untuk membiayai aparatur menempuh pendidikan lanjut. Jika ada maka harus dipublikasikan secara terbuka siapa penerimanya dan apa hasil yang akan diperoleh daerah atas pengeluaran tersebut. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan akses pendidikan tinggi justru tidak mengetahui informasi ini sama sekali. Pendidikan yang bermutu adalah hak semua warga bukan hak istimewa segelintir orang.
Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 menyatakan informasi publik harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf d menegaskan asas keterbukaan menjadi dasar pelayanan publik sehingga masyarakat berhak mengetahui rincian program anggaran dan penerima manfaat secara jelas. Tegas Andika Fortuba
Perlu ditegaskan ini adalah pandangan narasumber atas kegiatan yang dilaporkan. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan FISIP Universitas Lampung berhak menyampaikan rincian rencana kerja kuota peserta sumber pendanaan dan target waktu pelaksanaan secara terbuka kepada publik kapan saja untuk membuktikan bahwa sinergi ini memberikan manfaat yang merata dan nyata bagi seluruh masyarakat Tulang Bawang.
Hingga berita ini diturunkan belum ada dokumen rincian rencana kerja dan alokasi anggaran yang dipublikasikan secara terbuka terkait hasil audiensi tersebut.
Narasumber: Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba
Sumber: Kegiatan Audiensi Sekdakab Tulang Bawang dan FISIP Unila tanggal 8 Oktober 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Pewarta: Yantoni
.png)

.png)