GOWA — Ungkap Fakta (11/10/2026) Menanggapi pemberitaan yang beredar di sejumlah media online terkait keluhan warga mengenai besaran denda hingga Rp3 juta atas penindakan balap liar di Kabupaten Gowa, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Gowa memberikan penjelasan resmi agar masyarakat tidak salah paham.
Kasat Lantas Polresta Gowa, AKP Hasan Fadhlyh, SH, menyatakan bahwa penindakan terhadap balap liar memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
"Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan, sedangkan Pasal 297 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000 bagi pelanggar."
AKP Hasan Fadhlyh menegaskan bahwa angka Rp3 juta tersebut adalah batas maksimal yang diatur undang-undang, bukan berarti setiap pelanggar otomatis dikenai denda sebesar itu.
"Besaran denda yang harus dibayar tetap mengikuti penetapan dan penyelesaian perkara yang berlaku. Tidak semua dikenai maksimal. Proses penanganan pun kami laksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya..
Terkait kendaraan yang diamankan, pihaknya juga menjelaskan bahwa pemilik dapat mengambilnya kembali dengan melengkapi persyaratan teknis kendaraan sesuai ketentuan lalu lintas. Pengurusan kendaraan dilakukan melalui prosedur resmi yang berlaku.
Pihak Polresta Gowa mengimbau masyarakat untuk memahami aturan hukum yang ada dan tidak menyalahartikan ketentuan yang berlaku, sekaligus mengajak warga untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
Jurnalist'"(Kul indah)
GOWA — Ungkap Fakta (11/10/2026) Menanggapi pemberitaan yang beredar di sejumlah media online terkait keluhan warga mengenai besaran denda hingga Rp3 juta atas penindakan balap liar di Kabupaten Gowa, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Gowa memberikan penjelasan resmi agar masyarakat tidak salah paham.
Kasat Lantas Polresta Gowa, AKP Hasan Fadhlyh, SH, menyatakan bahwa penindakan terhadap balap liar memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
"Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan, sedangkan Pasal 297 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000 bagi pelanggar."
AKP Hasan Fadhlyh menegaskan bahwa angka Rp3 juta tersebut adalah batas maksimal yang diatur undang-undang, bukan berarti setiap pelanggar otomatis dikenai denda sebesar itu.
"Besaran denda yang harus dibayar tetap mengikuti penetapan dan penyelesaian perkara yang berlaku. Tidak semua dikenai maksimal. Proses penanganan pun kami laksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya..
Terkait kendaraan yang diamankan, pihaknya juga menjelaskan bahwa pemilik dapat mengambilnya kembali dengan melengkapi persyaratan teknis kendaraan sesuai ketentuan lalu lintas. Pengurusan kendaraan dilakukan melalui prosedur resmi yang berlaku.
Pihak Polresta Gowa mengimbau masyarakat untuk memahami aturan hukum yang ada dan tidak menyalahartikan ketentuan yang berlaku, sekaligus mengajak warga untuk turut menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
Jurnalist'"(Kul indah)
.png)
.png)