• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    BREAKING NEWS
    Memuat berita terbaru Ungkap Fakta...
    UNGKAP FAKTA | BOLA
    PUSAT INFORMASI SEPAK BOLA
    LIVE SCORE
    ● PERTANDINGAN SEPAK BOLA
    LIVE & JADWAL

    Iklan

    Cegah Kerusakan Lingkungan, Gubernur Anwar Hafid Perkuat Sinergi dengan KLH/BPLH

    Rabu, 14 Oktober 2026, Oktober 14, 2026 WIB Last Updated 2026-10-14T12:54:11Z
    masukkan script iklan disini



     



    Sulawesi Tengah.Ungkapfakta.info 



    Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat sinergi dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan dan menindak tegas dugaan pelanggaran yang mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat.


    Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Anwar Hafid bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (14/10/2026).


    Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah, mulai dari pertambangan hingga kawasan industri, harus dikelola secara bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.


    Ia mengingatkan agar keuntungan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha.


    “Jangan sampai ketika berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita begitu bersemangat. Tetapi ketika muncul risiko dan dampak lingkungan, semua pihak justru berlindung di balik alasan kewenangan,” tegasnya.


    Menurut Anwar, salah satu tantangan pengawasan lingkungan adalah masih adanya kecenderungan saling melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Padahal, perlindungan lingkungan membutuhkan koordinasi dan tindakan nyata dari seluruh pihak sesuai kewenangannya.


    Karena itu, ia meminta kepala daerah dan jajaran dinas lingkungan hidup agar tidak ragu menindaklanjuti setiap dugaan pencemaran maupun pelanggaran pengelolaan pertambangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.


    “Kalau kita tidak berani melakukan sesuatu, lingkungan akan semakin rusak. Jangan sampai kita terus berpikir ini kewenangan siapa dan siapa. Yang paling utama adalah bagaimana kita melindungi masyarakat dan lingkungan hidup,” ujarnya.


    Pengawasan Tambang dan Kawasan Industri Jadi Perhatian


    Gubernur juga menekankan pentingnya pemeriksaan aspek lingkungan dalam proses penerbitan persetujuan dan dokumen pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk kegiatan pertambangan batuan atau galian C.


    Ia menyampaikan bahwa aspek lingkungan harus diperiksa sebelum proses persetujuan dilanjutkan. Apabila ditemukan pengelolaan yang tidak memenuhi ketentuan, pelaku usaha harus melakukan perbaikan dan menjalani penanganan sesuai peraturan perundang-undangan.


    Selain pertambangan, pengawasan juga perlu diperkuat terhadap aktivitas kawasan industri, terutama terkait persoalan kualitas udara di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.


    Anwar meminta informasi mengenai dugaan tingginya polusi udara dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kedua wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengawasan berbasis data.


    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan lingkungan hidup serta tidak mengorbankan kesehatan masyarakat.


    Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghambat investasi ataupun menutup kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, setiap perusahaan wajib mematuhi aturan dan bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya.


    “Usaha tetap bisa berjalan, tetapi perusahaan juga harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kegiatan ekonomi terus berjalan, sementara keselamatan masyarakat dan lingkungan justru dikorbankan,” tegasnya.


    Dorong Satgas Terpadu dan Pengaduan Masyarakat


    Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Anwar Hafid mendorong percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kehadiran unsur penegakan hukum lingkungan hidup di Palu.


    Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.


    Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan saluran pengaduan masyarakat secara daring agar laporan mengenai dugaan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran kegiatan usaha dapat diterima serta ditindaklanjuti dengan cepat.


    Gubernur menegaskan bahwa setiap laporan harus ditangani secara terukur, berdasarkan bukti, dan sesuai ketentuan hukum. Langkah penindakan, termasuk penghentian sementara kegiatan usaha, harus didasarkan pada kondisi dan landasan hukum yang berlaku.


    Pengawasan terhadap pertambangan di Kota Palu juga menjadi perhatian, terutama untuk kegiatan yang berpotensi membahayakan permukiman warga dan meningkatkan risiko bencana. Aspek keselamatan masyarakat, kondisi geologi, serta tingkat kerawanan bencana harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.


    Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan


    Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat KLH/BPLH, di antaranya Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Direktur Sanksi Administratif Lingkungan Hidup, Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Makassar, serta Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.


    Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran dinas lingkungan hidup kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun melalui konferensi daring.


    Melalui koordinasi tersebut, Anwar Hafid berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran lingkungan secara konsisten.


    Sinergi ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, serta keselamatan masyarakat.**

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Politik

    +
    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e