![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 14 OKTOBER 2026 Fakta baru yang sangat krusial mengemuka terkait dugaan tindak penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Panji Meka terhadap warga Dedi Sanjaya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 13.00 di area Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, di saat sedang berlangsung acara resmi yang dihadiri oleh Bupati Qodratul Ikhwan.
Berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya namun meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Panji Meka ajudan Bupati Tulang Bawang Qodratul berasal dari satuan infanteri. Ia kemudian diketahui menjabat sebagai Komandan Peleton Satuan Polisi Pamong Praja sebelum akhirnya ditunjuk menjadi ajudan Bupati Tulang Bawang.
Yang menjadi persoalan mendasar terindikasi kuat tidak terdapat surat perintah atau dokumen resmi penugasan yang menjadi dasar sah penempatan dirinya pada kedua jabatan tersebut. Letnan Kolonel Infanteri Surya Darma, Komandan Distrik Militer Tulang Bawang, merupakan tempat satuan asal Panji Meka berdinas. Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah penugasan tersebut dilakukan atas persetujuan komando kesatuan atau justru terjadi di luar mekanisme yang berlaku.
Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba dan selaku tokoh masyarakat menegaskan bahwa gabungan antara ketidakjelasan status penugasan dengan terjadinya dugaan tindak kekerasan di lingkungan pemerintahan daerah menjadi persoalan yang sangat serius. Red
Jika benar tidak ada dasar penugasan yang sah maka keberadaan Panji Meka di lingkungan Pemda Tulang Bawang sejak awal mengandung cacat hukum. Kemudian terjadinya dugaan penganiayaan terhadap warga di area Gedung DPRD di saat jam kedinasan dan acara resmi sedang berlangsung memperburuk situasi.
Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki dasar penugasan yang sah dapat berada di lingkungan pemerintahan daerah apalagi bertindak sewenang wenang terhadap warga sipil. Masyarakat menuntut kejelasan sekaligus pertanggungjawaban atas dua hal sekaligus. Pertama jelaskan dasar hukum keberadaannya di sana. Kedua proses hukum yang transparan atas dugaan tindak penganiayaan yang dilakukannya.
Dasar hukum yang menjadi rujukan antara lain sebagai berikut. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penugasan Prajurit TNI di Luar Lingkungan TNI Pasal 4 ayat 1 huruf a secara tegas menyatakan bahwa prajurit TNI aktif tidak dapat diangkat atau ditugaskan sebagai ajudan pimpinan instansi sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penugasan Anggota Tentara Nasional Indonesia di Luar Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa setiap penugasan prajurit TNI di luar lingkungan TNI harus ditetapkan dengan surat perintah tertulis yang memuat dasar hukum tujuan jangka waktu penugasan hak dan kewajiban serta penanggung jawab. Tanpa dokumen tersebut maka keberadaan prajurit di instansi luar berada di luar kendali pengawasan komando kesatuannya sendiri.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 466 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain tanpa hak. Peristiwa yang terjadi di area fasilitas umum maupun pemerintahan tidak memberikan alasan apapun bagi siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa TNI digunakan untuk kepentingan negara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak tertentu atau perorangan.
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat 1 huruf d asas kepastian hukum menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada peraturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Andika Fortuba beserta Masyarakat meminta agar Komando Distrik Militer Tulang Bawang maupun Komando Daerah Militer II Sriwijaya segera memberikan penjelasan resmi terkait status penugasan Panji Meka. Di saat yang sama proses hukum atas dugaan penganiayaan harus berjalan independen tanpa ada pihak yang mencoba menutupi atau memperlambat penanganan perkara. Kedua persoalan ini saling berkaitan dan harus diselesaikan secara transparan. Tegas Andika Fortuba
Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak Bupati Tulang Bawang maupun Komando Distrik Militer Tulang Bawang terkait kedua persoalan ini. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pihak yang disebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pewarta: Yantoni
.png)

.png)