Kalimantan Barat __ Kendati sepanjang tahun 2025 hingga 2026 tidak sedikit yang memvonis pelaksanaan proyek P3-TGAI penuh pelanggaran, toh paket basah kuyup milik Kementerian PUPR tersebut tetap berjalan laju.
Kordinator Jaringan Aspirasi Indonesia Kalbar mengatakan, BWSK 1 dan Kejati Kalbar selaku pendamping hukum pasti tahu kalau realisasi proyek P3-TGAI banyak penyimpangan. Hanya mereka pura-pura tidak tahu, diam, vakum alias mane duli. Pantas jika muncul kecurigaan publik.
" Sikap cuek kedua Institusi tersebut bisa dibilang bentuk tantangan terbuka yang harus dijawab lewat gerakan massa, laporan resmi ke Kementerian PUPR, Kejagung RI dan gugatan secara hukum ke Pengadilan.
" Dugaan terjadinya praktek kolusi dan permainan kotor itu, mesti kita hentikan jangan dibiarkan berlarut, mengingat setiap tahunnya kucuran duit negara untuk membiayai paket tersebut tergolong jumbo mencapai Rp. 200 Miliar, " terang Patih.
Ia menjelaskan ada 1357 titik pekerjaan P3-TGAI yang tersebar dipelosok Kalbar, jauh dari jangkauan mata dan mudah dimanipulatif, justru tidak pernah ada satupun yang terjerat dan diproses hukum, meskipun penyimpangan itu nyata terbukti.
" Proyek yang pelaksanaannya jelas-jelas keluar dari acuan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan P3-TGAI, Kepmen PUPR Nomor 308/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Daerah Penerima P3-TGAI Dan Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 04/SE/D/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan P3-TGAI, kok malah lancar. Ini ada apa.
" Tidak sampai disitu, pekerjaan perkuatan tebing yang sering mengalami mangkrak, juga perlu menjadi atensi semua pihak. Begitu pula dengan paket OP yang tidak diketahui siapa pelaksana, berapa anggarannya, mana pekerjaan dan papan plangnya, " ungkap Patih.(007/D.Arifin)
.png)

.png)