![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 25 OKTOBER 2026 Andika Fortuba selaku Ketua DPP Ormas Fortuba sekaligus tokoh masyarakat Tulang Bawang menyampaikan pernyataan keras yang menyoroti tidak hanya pihak yang disidik tetapi juga pihak yang menjalankan proses hukum. Novi Marzani selaku Direktur BUMD yang mengelola SPBU Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung saat ini sedang dalam proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan minyak subsidi dan penyalahgunaan wewenang.
Namun sorotan publik kini tertuju juga kepada bagaimana proses ini berjalan di Kejaksaan Negeri Menggala. Masyarakat berhak mempertanyakan apakah proses hukum berjalan di atas jalur yang benar atau justru terhambat oleh pengaruh dan kepentingan pihak tertentu. Red
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan bahwa Kejaksaan berkewajiban menjalankan fungsi penegakan hukum secara bebas dan tidak memihak. Independensi penegak hukum adalah pondasi utama yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika proses hukum terkesan berjalan lambat atau kurang transparan maka wajar jika masyarakat mulai meragukan apakah hukum benar benar berdiri di atas kebenaran atau justru tunduk pada kekuasaan.
Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang tidak berdiam diri. Warga dari berbagai elemen kini telah bersatu tergabung dalam gerakan masyarakat yang diberi nama GEMPITA yang dikomandoi langsung oleh Andika Fortuba dengan didukung penuh oleh Sekretaris GEMPITA, Ari Saputra. Dalam waktu dekat ini GEMPITA akan menggelar aksi besar-besaran di Tulang Bawang, dan mengajak seluruh elemen masyarakat se-Indonesia untuk turut hadir dan bersatu dalam acara tersebut. Aksi ini bukan bermaksud menekan penegak hukum, melainkan bentuk pengawasan rakyat agar keadilan benar-benar dirasakan dan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Andika Fortuba menegaskan Kejaksaan Negeri Menggala harus memahami bahwa mata masyarakat kini terbuka lebar. Setiap tahapan penyidikan setiap penundaan yang tidak jelas alasannya setiap keputusan yang terasa berat sebelah akan dilihat dan dinilai oleh publik. Kejaksaan tidak bekerja untuk satu pihak saja ia bekerja untuk seluruh masyarakat Tulang Bawang. Jika ada tekanan yang datang dari manapun juga itu harus dihadapi dengan tegas dan tidak boleh mempengaruhi jalannya penyidikan terhadap Novi Marzani maupun pihak pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.
Novi Marzani berhak atas pembelaan yang adil namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup nutupi fakta yang ada di lapangan. Proses hukum harus terang dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi bukanlah ancaman bagi penegak hukum justru sebaliknya transparansi adalah pelindung terbaik bagi lembaga hukum dari tuduhan ketidakberpihakan.
Untuk prinsip keberimbangan pemberitaan Kejaksaan Negeri Menggala berhak memberikan penjelasan terkait perkembangan dan kendala dalam penanganan perkara ini. Novi Marzani juga berhak menyampaikan penjelasan maupun tanggapan atas seluruh hal yang disampaikan dalam pernyataan ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas luasnya karena kebenaran tidak akan pernah takut untuk diuji.
Narasumber: Andika Fortuba DPP Ormas Fortuba sekaligus tokoh masyarakat
Pewarta Yantoni
.png)

.png)