.png)
Ungkapfakta.info | TANGERANG – Proses pemilihan Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua RW 03 Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menuai polemik. Pemilihan yang dilaksanakan pada Kamis (15/10/2026) tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan para ketua RT di wilayah RW 03.
Persoalan ini mencuat setelah Kepala Desa Sukasari disebut telah menerima surat pernyataan dari lima ketua RT di RW 03, tetapi proses pemilihan tetap berlangsung. Sejumlah pihak juga mempertanyakan keterlibatan tokoh masyarakat dan keterwakilan warga dari masing-masing RT dalam proses pemilihan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*). Namun, kehadiran peserta disebut tidak merata. Warga dari RT 02 dilaporkan mendominasi kehadiran, sementara keterwakilan dari RT lainnya dinilai sangat terbatas.
Kondisi tersebut memicu keberatan dari sejumlah pihak. Bahkan, muncul rencana aksi ke Kantor Desa Sukasari untuk meminta agar proses pemilihan PAW Ketua RW 03 dievaluasi dan dilakukan pemilihan ulang sesuai mekanisme yang berlaku.
**Ketua BPD: Informasi Pemilihan Mendadak**
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukasari, Drs. Ahmadin, saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti rencana pelaksanaan pemilihan tersebut karena informasi yang diterimanya bersifat mendadak.
“Saya tidak tahu karena informasinya mendadak. Saya ditelepon untuk menghadiri kegiatan pemilihan Ketua RW 03. Seharusnya, dalam proses pemilihan PAW Ketua RW 03, BPD yang mengundang tokoh masyarakat, bukan tokoh masyarakat yang mengundang Ketua BPD,” ujar Ahmadin.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi dan kejelasan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan agar prosesnya dapat berjalan secara tertib dan melibatkan unsur masyarakat yang berkepentingan.
**Kepala Desa Sukasari Menilai Proses Perlu Dievaluasi**
Di tempat terpisah, Kepala Desa Sukasari, Mukhlis, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan PAW Ketua RW 03 yang dilakukan oleh sejumlah tokoh agama perlu dievaluasi karena dinilai belum melalui musyawarah yang melibatkan seluruh unsur terkait.
Menurut Mukhlis, sebelum pemilihan dilaksanakan, dirinya telah menginstruksikan agar terlebih dahulu dilakukan musyawarah bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh ketua RT di lingkungan RW 03.
“Saya menginstruksikan agar dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para tokoh, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga para ketua RT,” kata Mukhlis.
Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah peserta yang hadir dalam pemilihan tersebut masih terbatas. Dari unsur ketua RT, disebutkan hanya dua orang yang hadir. Sementara itu, keterwakilan tokoh masyarakat dari RT 04 tidak ada, sedangkan dari RT 03 hanya satu orang.
“Ini saya anggap belum sesuai. Untuk sementara, prosesnya akan saya tunda terlebih dahulu sampai ada musyawarah bersama BPD,” tegasnya.
Mukhlis juga menegaskan bahwa musyawarah seharusnya melibatkan BPD sebagai bagian dari koordinasi dalam proses tersebut. Ia menyebutkan bahwa wakil ketua BPD sebelumnya telah menyerahkan surat pernyataan dari lima ketua RT.
“Ini nantinya bisa menjadi masalah besar apabila tidak diselesaikan melalui musyawarah,” pungkasnya.
Keterwakilan Warga Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pemungutan suara disebut dihadiri sekitar 80 persen warga dari RT 02. Sementara itu, dari RT 03 dan RT 04 masing-masing disebut hanya satu orang.
Red*
.png)
