.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 3 OKTOBER 2026 Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan didampingi Inspektur melakukan inspeksi mendadak di SPBU Terminal Menggala milik BUMD Kabupaten Tulang Bawang, guna menindaklanjuti laporan adanya penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Namun di lokasi justru terungkap fakta yang jauh lebih serius: praktik premanisme penguasaan bahan bakar berjalan secara teratur, dipimpin oleh Junaidi Romli bersama kawan-kawannya.
Ketua Andika Fortuba selaku tokoh masyarakat yang selama ini memperjuangkan kebenaran terkait persoalan ini, menyampaikan keterangannya. Red
"Junaidi Romli bersama kawan-kawannya itulah yang mengatur siapa mendapat berapa liter. Bukan sesuai kebutuhan warga, melainkan sesuai kehendak mereka. Kepada orang-orang binaannya masing-masing disalurkan 200 hingga 300 liter sekali pengambilan. Bahkan ada yang disebut sebagai penyelam primer jumlahnya mencapai ribuan liter, jauh melampaui batas kewajaran."
Pembagian jatah yang tidak merata ini justru menyengsarakan masyarakat luas. Warga yang membutuhkan BBM bersubsidi antre berjam-jam bahkan pulang tanpa memperoleh pasokan, sementara kelompok tertentu dipastikan mendapat bagian dalam jumlah besar berulang kali. Tidak ada catatan resmi maupun alasan sah mengapa Junaidi Romli bersama kawan-kawannya yang bukan pegawai BUMD maupun aparat berwenang dapat mengatur penyaluran bahan bakar milik daerah tersebut.
Ketua Andika Fortuba menegaskan lebih lanjut. "Jika hal ini dibiarkan, maka yang dirugikan adalah rakyat kecil yang setiap hari berjuang mendapatkan BBM. Junaidi Romli bersama kawan-kawannya harus menjelaskan dari mana mereka mendapat kewenangan itu. Dan pihak pengelola BUMD wajib bertanggung jawab mengapa hal ini terjadi di bawah pengawasannya."
Kehadiran Wakil Bupati bersama Inspektur seharusnya menjadi titik awal penertiban. Namun fakta yang terungkap di hadapan mereka justru menunjukkan bahwa persoalan ini sudah berakar dan berjalan tanpa ada yang menghentikannya selama ini. Muncul pertanyaan mendasar: siapa yang memberi kuasa kepada pihak-pihak tersebut untuk mengelola pasokan BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat.
Hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola BUMD maupun dari Junaidi Romli bersama kawan-kawannya terkait dugaan praktik premanisme tersebut. Masyarakat berharap inspeksi yang dilakukan tidak berhenti sekadar pencatatan di lokasi, melainkan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu.
Narasumber:
Ketua Andika Fortuba, tokoh masyarakat
Sumber: Pantauan langsung saat inspeksi mendadak, keterangan warga
Pewarta: Yantoni
.png)
