.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang 13 November 2026 – Polemik miskomunikasi terkait pemberitahuan pendirian posko Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (GEMPITA) di depan Kejaksaan Negeri Menggala semakin memanas. Berdasarkan informasi voice note yang diterima Andika selaku Komandan GEMPITA, Satpol PP berencana melaporkan Ari Saputra Sekretaris GEMPITA. Mendapatkan kabar tersebut Andika secara tegas menantang Kasat Satpol PP untuk segera melaporkan apabila benar terdapat pelanggaran hukum atas pendirian posko aspirasi masyarakat tersebut.
Andika selaku Komandan GEMPITA menyampaikan pernyataan tegas. “Saya tantang Kasat Satpol PP, silakan laporkan jika kami terbukti melanggar peraturan. Jangan gunakan ancaman laporan guna meredam aspirasi masyarakat. Posko GEMPITA dibentuk untuk mengawal penegakan hukum di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya mengawal dugaan korupsi yang sedang menjadi sorotan warga. Kami siap bertanggung jawab di hadapan hukum apabila terbukti melanggar ketentuan,” ungkap Andika.
Terpisah Ari Saputra selaku Sekretaris GEMPITA memberikan pernyataan klarifikasi atas ucapannya yang menjadi dasar miskomunikasi. Ari menyatakan bahwa ia berbicara apa adanya, mempertanyakan ketidakseriusan Satpol PP dalam penertiban berbagai tempat kafe remang‑remang serta warung dan PKL yang dinilai tidak layak, namun justru fokus terhadap posko GEMPITA. “Saya akui saat itu saya mengatakan menghabiskan, namun maksud saya adalah daripada pihak lain menghabiskan posko kami, lebih baik kami sendiri yang mengakhiri posko tersebut jika memang dinyatakan melanggar,” tegas Ari Saputra.
Ari Saputra menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan reaksi emosional atas terkesan selektifnya penertiban Satpol PP. Menurut Ari, GEMPITA telah berupaya melakukan koordinasi dan pemberitahuan terkait rencana pendirian posko aksi masyarakat. Miskomunikasi yang terjadi seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan ancaman pelaporan kepada pihak yang menyampaikan aspirasi rakyat. GEMPITA tetap menjaga aksi secara damai dan tidak ingin ada pihak‑pihak yang menggunakan kewenangan instansi untuk membungkam suara masyarakat.
Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengawasan sosial secara damai. Hak ini wajib dilindungi oleh negara dan instansi pemerintahan termasuk Satpol PP.
Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip‑prinsip pemerintahan yang transparan, dialogis, adil, dan berkeadilan dalam menangani aspirasi masyarakat. Sebelum mengambil tindakan pelaporan, instansi pemerintahan sebaiknya melakukan klarifikasi dan dialog untuk menyelesaikan miskomunikasi.
Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin media memberitakan aspirasi masyarakat sekaligus membuka ruang hak jawab bagi Kasat Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang, Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang, GEMPITA, Andika, Ari Saputra untuk menyampaikan klarifikasi resmi. Hak jawab dapat dikirimkan kepada redaksi paling lambat tiga kali dua puluh empat jam setelah berita ini terbit.
Redaksi menghimbau Kasat Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang memberikan penjelasan resmi terkait rencana pelaporan Ari Saputra, serta alasan hukum yang mendasari rencana tindakan tersebut. Masyarakat berharap Satpol PP tetap menjalankan tugas sesuai peraturan perundang‑undangan, tidak menggunakan kewenangan untuk membungkam aspirasi warga Kabupaten Tulang Bawang.
Pewarta : Yantoni
.png)
