.png)
TEBING TINGGI, UNGKAP FAKTA– Pelaksanaan rehabilitasi terhadap sejumlah orang yang terjaring dalam razia Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tebing Tinggi pada Juni 2026 menuai sejumlah pertanyaan. Sorotan tersebut muncul setelah empat orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dibawa ke salah satu pusat rehabilitasi swasta, yakni Yayasan Rehabilitasi JOPAN yang berlokasi di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata mengenai pelaksanaan rehabilitasi, melainkan juga menyangkut transparansi mekanisme penempatan, pembiayaan, pengawasan, serta tanggung jawab institusi yang melakukan asesmen dan merujuk para pengguna ke lembaga rehabilitasi swasta.
Empat Orang Dibawa ke Pusat Rehabilitasi Swasta
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, petugas BNNK Tebing Tinggi melakukan razia di kawasan belakang salah satu departemen store di Jalan Kom Yos Sudarso, Kota Tebing Tinggi.
Dalam kegiatan tersebut, empat orang yang terdiri dari tiga laki-laki berinisial NV, DW, RN, serta seorang perempuan berinisial LT diamankan setelah menjalani pemeriksaan urine yang disebut menunjukkan hasil positif mengandung zat narkotika.
Keempat orang tersebut kemudian dibawa ke kantor BNNK Tebing Tinggi. Pada malam harinya, mereka selanjutnya dibawa ke Yayasan Rehabilitasi JOPAN di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
Proses pemindahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar asesmen, pertimbangan pemilihan lembaga rehabilitasi, serta mekanisme pengawasan terhadap orang-orang yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi swasta tersebut.
Tiga Orang Disebut Tidak Lagi Berada di Lokasi Rehabilitasi
Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada pihak pusat rehabilitasi JOPAN sekitar satu bulan sebelum pemberitaan ini diterbitkan, diperoleh informasi bahwa tiga orang berinisial DW, RN, dan LT sudah tidak lagi berada di lokasi rehabilitasi.
Ketiganya disebut hanya menjalani rehabilitasi selama kurang lebih satu bulan sebelum akhirnya dijemput oleh orang tua masing-masing dengan membayarkan sejumlah uang kepada pihak terkait.
Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penghentian atau pemulangan peserta rehabilitasi.
Apakah pemulangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi medis dan asesmen? Apakah terdapat rekomendasi atau persetujuan dari pihak yang berwenang? Bagaimana ketentuan pembiayaan yang diberlakukan kepada keluarga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan rehabilitasi, sekaligus memastikan bahwa hak-hak orang yang menjalani rehabilitasi tetap terlindungi.
BNNK Sebut Bukan Tanggung Jawabnya?
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak BNNK Tebing Tinggi untuk meminta penjelasan mengenai alasan ketiga orang tersebut dapat dijemput oleh keluarga setelah menjalani rehabilitasi selama kurang lebih satu bulan.
Dalam konfirmasi tersebut, pihak BNNK disebut memberikan jawaban bahwa kondisi maupun pemulangan ketiga orang tersebut bukan menjadi tanggung jawab BNNK Tebing Tinggi.
Jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana tanggung jawab BNNK terhadap proses rehabilitasi yang sebelumnya dilakukan melalui penempatan di lembaga rehabilitasi swasta.
Apabila proses penempatan dilakukan berdasarkan asesmen atau rekomendasi BNNK, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana mekanisme pemantauan, evaluasi, serta koordinasi dengan pihak penyelenggara rehabilitasi.
Sebab, proses rehabilitasi tidak semestinya berhenti pada tahap penyerahan seseorang kepada lembaga rehabilitasi. Aspek pengawasan, evaluasi, dan perlindungan terhadap peserta rehabilitasi juga harus menjadi perhatian.
Sulitnya Memperoleh Klarifikasi dari Kepala BNNK
Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, awak media berupaya menemui Kepala BNNK Tebing Tinggi, AKBP Dr. Rohim Marthin Gultom, S.Sos., M.H.
Namun, menurut keterangan awak media, upaya untuk memperoleh kesempatan wawancara dan klarifikasi langsung belum membuahkan hasil.
Padahal, sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan jawaban resmi, di antaranya mengenai dasar penunjukan Yayasan Rehabilitasi JOPAN, bentuk kerja sama yang mungkin terjalin, mekanisme pembiayaan, serta tanggung jawab BNNK terhadap orang-orang yang telah dirujuk ke lembaga tersebut.
Hingga berita ini disusun, penjelasan langsung dari Kepala BNNK Tebing Tinggi terkait sejumlah pertanyaan tersebut masih diperlukan.
Transparansi Kerja Sama dan Pembiayaan Perlu Dibuka
Penempatan pengguna narkotika pada lembaga rehabilitasi swasta pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, keberadaan kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi swasta, apabila memang ada, perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui apakah penempatan tersebut didasarkan pada kebutuhan layanan rehabilitasi, hasil asesmen, ketersediaan fasilitas, maupun pertimbangan profesional lainnya.
Demikian pula mengenai pembayaran yang disebut dilakukan oleh keluarga peserta rehabilitasi. Perlu dipastikan siapa penerima pembayaran, apa dasar penagihannya, bagaimana rincian biayanya, dan apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai program rehabilitasi yang seharusnya berorientasi pada pemulihan dan perlindungan masyarakat justru menimbulkan persepsi negatif akibat minimnya transparansi.
BNN Pusat Diminta Turun Tangan
Atas sejumlah pertanyaan tersebut, BNN Pusat diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme penempatan dan pengawasan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Tebing Tinggi.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk hubungan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi swasta serta mekanisme pembiayaan yang dibebankan kepada keluarga peserta rehabilitasi.
Jika ditemukan adanya penyimpangan, tentu harus dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai prosedur, BNNK Tebing Tinggi juga perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang dugaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Rehabilitasi seharusnya menjadi jalan pemulihan bagi penyalahguna narkotika, bukan ruang yang menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan bisnis, pembiayaan, dan pertanggungjawaban institusi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala BNNK Tebing Tinggi maupun pihak Yayasan Rehabilitasi JOPAN guna memperoleh informasi yang berimbang dan menyeluruh.
Sumber : INDOMETRO
.png)
