.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang, 13 November 2026 – Pertanyaan besar menghantam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang setelah surat koreksi Kadis Kominfo Nanang Wisnaga yang menyatakan pemberitaan dugaan hilangnya dana 30 Miliar pada BUMD PT Tulang Bawang Jaya tidak benar, berkontradiksi dengan kabar penahanan Direktur SPBU BUMD Novi Marjani oleh Kejaksaan Negeri Menggala dalam perkara dugaan korupsi SPBU. Masyarakat termasuk Andika Fortuba Komandan GEMPITA mempertanyakan maksud surat pembelaan tersebut.
Andika Fortuba menyampaikan bahwa surat koreksi yang dikeluarkan Dinas Kominfo justru menimbulkan kecurigaan baru di kalangan warga. Menurut Andika, pernyataan yang membela BUMD ketika dugaan korupsi sedang bergulir terkesan meredam pemberitaan sebelum proses hukum berjalan. Andika juga mengemukakan dugaan masyarakat adanya keterikatan aliran saudara maupun keterlibatan pihak‑pihak tertentu termasuk unsur di lingkungan Dinas Kominfo. Meski demikian, Andika menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan lewat penyidikan Kejaksaan Negeri Menggala maupun KPK.
Surat resmi Dinas Kominfo tanggal 30 September 2026 menjelaskan bahwa penyertaan modal senilai 30 Miliar rupiah merupakan upaya Pemkab Tulang Bawang memperkuat BUMD, bukan kerugian daerah. Surat itu dikirimkan kepada media Ungkap Fakta guna koreksi pemberitaan. Namun setelah beredarnya kabar penahanan Novi Marjani, publik bertanya apakah Dinas Kominfo telah mengetahui indikasi dugaan korupsi saat mengeluarkan surat koreksi atau surat tersebut memang berfungsi menutupi kejanggalan pengelolaan dana BUMD.
Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap pejabat daerah wajib mengutamakan kepentingan umum serta transparansi. Pejabat boleh mengeluarkan koreksi fakta, namun koreksi tersebut tidak boleh menghambat jalannya penyidikan kejaksaan.
Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan dan penahanan tersangka dugaan korupsi. Perlu diingat penahanan bukan berarti terbukti bersalah sebelum ada vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak media memberitakan dugaan korupsi sekaligus memberikan hak jawab bagi instansi maupun individu yang diberitakan. Dinas Kominfo selaku juru bicara Pemkab seharusnya menyampaikan koreksi fakta secara berimbang tanpa menutup ruang pengawasan publik terhadap dugaan korupsi BUMD.
Andika Fortuba dan Masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Menggala membuka transparansi tahapan penyidikan kasus Novi Marjani, termasuk memeriksa kemungkinan keterlibatan pejabat Pemkab Tulang Bawang. Publik juga meminta Kadis Kominfo Nanang Wisnaga memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai dasar‑dasar penerbitan surat koreksi tanggal 30 September 2026.
Redaksi media ungkap fakta membuka ruang hak jawab bagi Kadis Kominfo Nanang Wisnaga, Pemkab Tulang Bawang, PT Tulang Bawang Jaya, Novi Marjani, serta Kejaksaan Negeri Menggala untuk menyampaikan klarifikasi tertulis paling lambat 3 × 24 jam setelah berita ini dimuat guna menjaga prinsip jurnalistik berimbang.
Pewarta : Yantoni
.png)
