.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang 13 November 2026 – Gelombang desakan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang kian menguat pasca terungkapnya penahanan Novi Marzani dalam kasus dugaan korupsi BUMD SPBU. Publik kini menyoroti apakah Kejaksaan Negeri Menggala memiliki keberanian untuk tidak berhenti hanya pada satu tersangka, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan korupsi berjamaah di 20 Puskesmas yang diduga dikomandoi oleh Kepala Dinas Kesehatan yang sering disapa Bati Patoni.
Desakan itu muncul lantaran banyaknya laporan warga terkait kejanggalan pengelolaan dana JKN, dana BOK serta anggaran operasional tiap puskesmas. Masyarakat menduga adanya pola korupsi berjamaah yang saling melindungi satu sama lain di lingkungan dinas kesehatan, dengan dugaan koordinasi dari jajaran pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Warga berharap Kejaksaan Negeri Menggala tidak memilih‑milih kasus, melainkan membuka seluruh dokumen anggaran, realisasi dana serta laporan pertanggungjawaban dari tiap puskesmas untuk dibuktikan di hadapan hukum.
Publik menilai penahanan Novi Marzani seharusnya menjadi titik awal pemeriksaan menyeluruh, bukan penutup kasus dugaan penyimpangan dana daerah. Masyarakat khawatir apabila penyidikan hanya berfokus pada satu kasus saja maka penegakan hukum di Tulang Bawang dinilai berjalan tidak adil dan selektif. Warga berkomitmen terus mengawal setiap tahapan penyidikan agar tidak ada pihak yang dilindungi meskipun menduduki jabatan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan maupun jabatan kepala puskesmas.
Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara serta pengelola dana publik. Setiap dugaan penyimpangan anggaran daerah wajib diperiksa secara objektif tanpa memandang jabatan pelaku.
Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme mewajibkan seluruh penyelenggara negara bertindak transparan, akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Masyarakat berhak meminta evaluasi menyeluruh atas pengelolaan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD maupun dana jaminan kesehatan masyarakat.
Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin media menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membuka ruang hak jawab bagi Kepala Dinas Kesehatan Bati Patoni, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, para kepala puskesmas maupun Kejaksaan Negeri Menggala untuk memberikan klarifikasi resmi. Hak jawab dapat disampaikan kepada redaksi paling lambat tiga kali dua puluh empat jam setelah berita ini terbit.
Redaksi media ungkap fakta menghimbau Kejaksaan Negeri Menggala merespons aspirasi masyarakat secara resmi serta menjelaskan rencana penyidikan terhadap dugaan korupsi berjamaah di lingkungan Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Masyarakat berharap Kejaksaan menunjukkan keberanian membongkar kejanggalan anggaran kesehatan sampai tuntas demi kepentingan warga Kabupaten Tulang Bawang.
Pewarta : Yantoni
.png)
