.png)
TULANG BAWANG BARAT – Pengelolaan anggaran hibah keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2025 mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, sejumlah alokasi anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari keberadaan lembaga penerima hibah, kejelasan penggunaan dana, hingga realisasi kegiatan yang dipertanyakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pos anggaran tersebut meliputi hibah Majelis Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), pemandu haji, bantuan rumah ibadah, serta sejumlah kegiatan keagamaan lainnya.
Berdasarkan keterangan Yusrizal dari Bagian Kesra, hibah tersebut diberikan kepada organisasi yang diketuai Nurkholis.
" MCMI itu hibahnya Rp50 juta, ketuanya Nurkholis. Untuk apa kegiatannya saya tidak paham, tanya saja ke lembaganya," ungkap Yusrizal saat di konfirmasi di ruang kerjanya, pada kamis ,(05/11/2026).
Namun, informasi mengenai keberadaan dan aktivitas lembaga tersebut justru memunculkan tanda tanya.
Seorang sumber dari Kesbangpol Tubaba membenarkan bahwa organisasi MCMI tercatat dalam data kelembagaan.
"Ada,ketuanya Nurkholis,tapi saya tidak tahu dapat atau tidak hibahnya," kata sumber Kesbangpol.
Sementara itu, sumber lain yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa aktivitas MCMI di wilayah Tubaba diduga sudah tidak berjalan.
"Setahu saya itu tidak aktif terkait MCMI di sini. Termasuk pondok pesantrennya juga sudah tidak ada, karena plang pondoknya saja sudah dicopot," ungkap sumber.
Keterangan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak MCMI maupun pengelola pondok pesantren untuk memastikan status kelembagaan dan aktivitasnya pada saat menerima hibah.
Sorotan berikutnya mengarah pada hibah LPTQ sebesar Rp250 juta. Menurut Yusrizal, anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), sedangkan sisanya digunakan untuk pembinaan santri di pondok pesantren.
" LPTQ, Rp250 juta hibahnya untuk kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an, sisanya untuk pembinaan santri di pondok tersebut. Sekda yang mengelola dananya di zaman Perana Putera," jelasnya.
Namun, keterangan mengenai penggunaan dana tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih rinci, khususnya terkait pembagian anggaran, lokasi kegiatan, penerima manfaat, serta laporan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.
Persoalan lain turut mencuat terkait pelaksanaan kegiatan Tubaba Bersalawat tahun 2025. Berdasarkan keterangan sumber, kegiatan tersebut semula direncanakan berlangsung di dua titik lokasi, tetapi diduga hanya terlaksana di satu lokasi.
"Termasuk tahun kemarin kegiatan Tubaba Bersalawat yang seharusnya digelar di dua titik lokasi, namun faktanya hanya digelar di satu titik saja di Panaragan. Tidak mungkin dengan anggaran segitu besar habis," ujarnya.
Sumber tersebut juga menyebut adanya informasi bahwa sisa anggaran kegiatan Tubaba Bersalawat dialihkan untuk kegiatan Hari Santri Nasional 2025.
Namun, menurutnya, kegiatan Hari Santri pada tahun yang sama telah memiliki alokasi anggaran tersendiri.
"Mereka bilang sisanya itu untuk kegiatan Hari Santri, tapi faktanya Hari Santri 2025 itu ada anggarannya sendiri," tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri melalui dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban kegiatan Tubaba Bersalawat dan Hari Santri Nasional.
Sementara itu, terkait anggaran pemandu haji, Yusrizal menyebutkan terdapat dana sebesar Rp90 juta ditambah uang saku Rp20 juta. Menurut keterangannya, penerima dana tersebut adalah Karyawanto.
" Pemandu haji itu Rp90 juta ditambah uang saku Rp20 juta, yang dapat itu Karyawanto," katanya.
Keterangan tersebut perlu diperjelas, terutama mengenai dasar pemberian dana, jumlah orang yang dibiayai, komponen pembayaran, serta apakah anggaran tersebut masuk dalam pos hibah atau belanja kegiatan pemerintah daerah.
Untuk bantuan rumah ibadah, Yusrizal menyebutkan anggaran sekitar Rp1 miliar yang dialokasikan bagi 76 rumah ibadah.
"Kalau untuk rumah ibadah sekitar Rp1 miliar untuk 76 rumah ibadah," jelasnya.
Dengan demikian, sejumlah pos anggaran yang terungkap, mulai dari MCMI, LPTQ, pemandu haji, hingga bantuan rumah ibadah, telah menunjukkan nilai yang cukup besar. Belum termasuk kemungkinan anggaran kegiatan keagamaan dan pos hibah lainnya yang masih perlu diidentifikasi.
Di sisi lain, sumber kegiatan membenarkan bahwa pada tahun sebelumnya pondok pesantrennya memang pernah menggelar kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai dana hibah yang dimaksud, pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya dana tersebut.
"Memang benar tahun kemarin pondok kami menggelar Seleksi Tilawatil Qur'an, tapi saya tidak tahu terkait dana hibah yang dimaksud dan santri juga tidak pernah menerima dana apapun Karena selama ini pondok kami juga tidak pernah mengirim santri ke luar daerah Lampung," ungkapnya.
Keterangan ini menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara pelaksanaan STQ, lembaga penerima hibah, dan pondok pesantren yang disebut memperoleh alokasi pembinaan santri.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan keagamaan tersebut semestinya diikuti dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Karena itu, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Tubaba perlu melakukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan, penetapan penerima, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban hibah Kesra Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Bagian Kesra Setdakab Tubaba juga perlu memberikan penjelasan mengenai status MCMI, penggunaan hibah LPTQ, rincian anggaran pemandu haji, serta realisasi kegiatan Tubaba Bersalawat dan Hari Santri Nasional.
Transparansi menjadi penting agar setiap rupiah anggaran keagamaan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.(San).
.png)
