.png)
 |
| Foto galian C |
Laporan ini dilayangkan menyusul keresahan mendalam masyarakat serta tidak diindahkannya berbagai surat teguran yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Pemerintah Desa Botombawö.
Bupati LIRA Nias Utara, Ibezanolo Zega, menyampaikan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan wujud respons nyata atas keluhan warga sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogali, Desa Botombawö, Kecamatan Sitolu'Ori.
"Menyikapi keluhan masyarakat selama ini yang ditandai dengan beberapa kali Pemerintah Desa Botombawö menyurati pihak-pihak terkait pada kegiatan galian material golongan C yang diduga ilegal atau tanpa izin, kini kita sudah melaporkan langsung ke pihak Aparat Penegak Hukum yakni di Polres Nias," ujar Ibezanolo Zega.
Dalam keterangannya, Ibezanolo membeberkan bahwa laporan ini mencakup CV Mandala Karya serta pihak-pihak yang bekerja sama dalam aktivitas pengerukan menggunakan alat berat jenis excavator secara masif di sempadan dan alur DAS Bogali.
Aktivitas tersebut dinilai telah memicu pencemaran lingkungan serta kerusakan parah di lokasi sekitar. Sejumlah pohon kelapa dan karet milik warga setempat dilaporkan tumbang akibat abrasi dan abrasi turap yang tergerus aktivitas kerukan.
Dampak terparah mengancam fasilitas umum milik pemerintah, yakni jembatan penghubung strategis antara Desa Botombawö (Kecamatan Sitolu'Ori) dan Desa Maziaya (Kecamatan Lotu) yang saat ini kondisinya tampak miring dan dikhawatirkan ambruk dalam waktu dekat.
DPD LIRA Nias Utara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Polres Nias untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur dengan mengamankan alat berat sebagai barang bukti serta memproses hukum para pihak yang terlibat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Landasan Hukum dan Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan
Aktivitas penambangan ilegal dan perusakan lingkungan hidup di DAS Bogali diduga kuat telah melanggar sejumlah ketentuan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
Pasal 158: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku bagi badan usaha maupun perorangan yang memfasilitasi atau turut serta melakukan kegiatan penambangan golongan C tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR, atau IUPK.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Pasal 98 ayat (1) & Pasal 99: Setiap orang yang secara sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambang, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara dan denda berat, terlebih jika perbuatan tersebut menimbulkan korban jiwa atau kerusakan ekosistem vital.
Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara dan denda.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Perusakan Barang dan Fasilitas Umum:
Ancaman pidana bagi pihak-pihak yang karena kelalaian atau kesengajaannya merusak fasilitas umum milik negara/pemerintah (seperti jembatan penghubung antar-desa) yang membahayakan keselamatan umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana umum yang berlaku.
Dedy
.png)
