.png)
TUBABA, – Terungkap Pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)Di duga kuat terdapat Dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Pasalnya, dana hibah yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba mencapai Rp12.045.000.000, sementara realisasi penggunaan yang tercatat mencapai Rp10.398.405.065.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan keterangan Koordinator Sekretariat Bawaslu Tubaba, Darsani, pengajuan dana hibah sebesar Rp12,045 miliar tersebut memang dilakukan melalui pemerintah daerah.
"Kemarin itu kita memang mengajukan hibah ke Pemda sebesar Rp12.045.000.000, tapi itu dari Pemda langsung transfer ke pusat dan dikelola oleh Bawaslu Provinsi,"kata Darsani saat di konfirmasi di kantor Bawaslu ,pada, (13/11/2026).
Darsani juga menjelaskan sejumlah komponen penggunaan anggaran, di antaranya penyewaan gedung, meubeler, perjalanan dinas, pelantikan, penguatan kapasitas pengawas pemilu hingga rapat koordinasi.
"Untuk gedung dan meubeler itu kita semua sewa, termasuk laptop dan kursi meja. Kalau untuk gedung itu kita sewa Rp2 juta karena kita ada sembilan Panwascam di setiap kecamatan. Kalau tidak salah anggarannya sekitar Rp500 juta lebih," jelasnya.
Sementara itu, terkait perjalanan dinas, Darsani menyebut pembiayaan utama ditanggung pemerintah pusat, sedangkan pihaknya hanya menyiapkan uang saku. Ia memperkirakan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sekitar Rp1 miliar lebih.
Namun, berdasarkan informasi realisasi dana hibah yang diperoleh, pos perjalanan dinas justru tercatat mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Perbedaan angka tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai komponen belanja yang dimasukkan dalam pos perjalanan dinas, sumber pembiayaannya, serta dokumen pertanggungjawabannya.
Selain itu, Darsani menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu telah di lakukan.
"kalau untuk pelantikan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu itu kita adakan di wisma wayang cuma sekali tapi anggaran nya saya lupa,"
Untuk kegiatan rapat koordinasi, ia menyebut anggarannya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Kegiatan tersebut, menurutnya, melibatkan ASN dalam rangka penguatan netralitas aparatur. Sementara untuk sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggarannya.
Sementara, Berdasarkan realisasi penggunaan dana hibah sebesar Rp10.398.405.065, yang terdiri dari sejumlah komponen belanja dengan nilai cukup besar.
Sewa gedung dan meubeler mencapai lebih dari Rp500 juta,Honor kesekretariatan dan kelompok pengawas mencapai lebih dari Rp1,4 miliar,Pelayanan operasional perkantoran mencapai lebih dari Rp600 juta,Perjalanan dinas mencapai lebih dari Rp2,1 miliar, Sosialisasi pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu partisipatif hampir Rp1 miliar, Rapat koordinasi mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui keterangan lisan. Sebagai dana yang bersumber dari APBD, penggunaan hibah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Aparat Penegak Hukum (APH),perlu memastikan apakah mekanisme penyaluran dari Pemkab Tubaba kepada pemerintah pusat dan pengelolaan oleh Bawaslu Provinsi telah sesuai dengan ketentuan.
Di tempat terpisah, salah satu warga berharap kepada Aparat penegak hukum (APH) agar kiranya segera mengambil langkah tegas guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan Anggaran Dana Bawaslu tersebut.
"Sebenarnya informasi terkait pengelolaan Dana Hibah itu dapat menjadi pintu masuk Aparat penegak Hukum untuk melakukan penelusuran .sebab sudah ada contoh di beberapa kabupaten yang berada di provinsi Lampung yang terjerat hukum terkait persoalan pengelolaan dana hibah Bawaslu ,"kata salah satu warga Tubaba yang tidak ingin disebutkan namanya.(San).
.png)
