.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang Barat, 12 November 2026 — Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 8 Tulang Bawang Barat dengan anggaran mencapai Rp1.265.698.000,- bersumber dari APBN Tahun 2026 menuai sorotan serius dari masyarakat dan pihak yang terlibat langsung di lapangan. Pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu 105 hari kalender terindikasi mengabaikan standar keselamatan kerja serta minimnya pengawasan dari pihak sekolah maupun komite sekolah.
Totok selaku pekerja di lokasi mengonfirmasi bahwa di lapangan sering terlihat pekerja melaksanakan tugas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri yang layak. Helm, sepatu keselamatan, dan perlindungan lainnya jarang digunakan meskipun papan peringatan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja terpasang jelas di lokasi proyek. Hal ini membuktikan bahwa aturan keselamatan kerja hanya tertulis di papan informasi, namun tidak dilaksanakan secara konsisten di lapangan.
Lebih lanjut, Totok menyampaikan bahwa Kepala Sekolah SMPN 8 Tulang Bawang Barat yang menjabat sebagai Sabdayati S.Pd. jarang hadir di lokasi proyek untuk memantau jalannya pekerjaan. Ketidakhadiran pimpinan satuan pendidikan yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas aset dan kualitas pembangunan dinilai menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan di lapangan.
Struktur organisasi komite sekolah yang terpasang di lokasi menunjukkan adanya susunan kepengurusan lengkap mulai dari Penasehat, Ketua Komite Darwis, Wakil Ketua Wahyu Kuncoro, Sekretaris Thomas Avianto R., Bendahara Wenny Isniowati, hingga anggota Hotman Sinaga. Namun keberadaan struktur tersebut seolah hanya menjadi simbol di dinding. Tidak terlihat peran aktif komite dalam mengawasi penggunaan dana lebih dari satu miliar rupiah tersebut. Masyarakat mempertanyakan fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada komite sekolah jika keberadaannya tidak terasa di lapangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan. Pengelola proyek wajib menjamin dan memantau pelaksanaan aturan keselamatan kerja di setiap saat. Mengabaikan penggunaan APD merupakan pelanggaran langsung terhadap undang-undang ini.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 ayat 2 menegaskan komite sekolah berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan termasuk penggunaan fasilitas dan anggaran sekolah. Jika dana lebih dari satu miliar rupiah dikelola tanpa pengawasan yang nyata dari komite maupun kepala sekolah, maka mandat undang-undang telah diabaikan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Proyek dengan nilai besar yang pelaksanaannya tidak diawasi dengan ketat dan mengabaikan standar teknis berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
Masyarakat menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek. Kejelasan diperlukan terkait siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengawasan harian pekerjaan ini. Mengapa standar keselamatan kerja dilanggar secara terang-terangan tanpa ada tindakan korektif dari pihak berwenang. Siapa yang akan menjamin kualitas bangunan yang dibangun tanpa pengawasan memadai dan tanpa memedulikan keselamatan para pekerjanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada Sabdayati S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 8 Tulang Bawang Barat, Ketua Komite Sekolah Darwis, serta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan yang tercatat sebagai pelaksana kegiatan ini. Hak jawab dapat disampaikan secara tertulis kepada redaksi paling lambat 3×24 jam sejak berita ini dimuat. Rakyat berhak mengetahui kebenaran di balik pengelolaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Pewarta: Yantoni
.png)
