.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang Barat, 12 November 2026 — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 20 Tulang Bawang Tengah dengan total anggaran mencapai Rp1.174.647.807,- bersumber dari APBN Tahun 2026 mengundang tanda tanya besar dari masyarakat. Pekerjaan yang terbagi atas sembilan komponen kegiatan dalam waktu 128 hari kalender terindikasi memiliki ketidaksesuaian antara perencanaan di atas kertas dan realisasi di lapangan.
Papan informasi proyek mencantumkan rincian anggaran yang terperinci mulai dari pembangunan ruang kelas baru ruang UKS ruang toilet rehabilitasi ruang kelas ruang perpustakaan ruang administrasi toilet pintu dan pagar hingga sumur bor dan instalasi air bersih. Namun saat ditinjau langsung ke lokasi sejumlah warga mempertanyakan kualitas pengerjaan dan standar yang diterapkan. Terlihat jelas adanya sambungan bangunan lama dan baru yang belum rapi serta material yang tergeletak tanpa pengawasan ketat di area sekolah. Warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kekhawatirannya bahwa pekerjaan ini terlihat terburu-buru dan tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan di papan proyek.
Masyarakat menuntut penjelasan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan selaku pelaksana kegiatan. Mengapa rincian anggaran yang begitu besar dan terperinci belum terlihat hasil yang memadai di lapangan. Di mana pengawasan yang seharusnya berjalan setiap hari selama 128 hari pelaksanaan. Apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa dan disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dana dicairkan. Jika kualitas saja dipertanyakan bagaimana dengan kebenaran realisasi anggaran yang nilainya mencapai lebih dari satu miliar rupiah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 keuangan negara harus dikelola secara tertib taat hukum transparan dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki bukti pelaksanaan yang nyata dan dapat diperiksa kapan saja oleh publik. Anggaran yang tercatat rapi di papan namun pelaksanaannya dipertanyakan di lapangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat 1 menyatakan setiap pekerjaan konstruksi wajib memenuhi standar mutu keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Perbedaan standar antara rencana dan realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat berisiko menurunkan kualitas bangunan yang akan digunakan oleh anak-anak setiap hari ke depannya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 huruf c menegaskan asas akuntabilitas mewajibkan setiap penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan tindakannya. Masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rincian dana itu digunakan dan siapa yang menandatangani persetujuan atas setiap tahapan pekerjaan tersebut.
Aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen perencanaan dan realisasi fisik di lapangan. Perbedaan yang signifikan antara anggaran tertulis dan kondisi nyata memerlukan klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta instansi terkait. Rakyat tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap program pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan SDN 20 Tulang Bawang Tengah maupun pihak berwenang. Hak jawab dapat disampaikan secara tertulis kepada redaksi paling lambat 3×24 jam sejak berita ini dimuat. Kebenaran dan transparansi adalah hak mutlak masyarakat.
Pewarta: Yantoni
.png)
