.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 5 NOVEMBER 2026 Surat somasi yang dikirimkan kuasa hukum pihak tertentu kepada Andika Komandan GEMPITA dinilai masyarakat bukan langkah penyelesaian masalah yang benar. Surat yang diterima pada akhir Oktober lalu meminta Andika menghapus konten memuat informasi terkait pemberitaan Bupati Qodratul Iwan dalam waktu 2 kali 24 jam serta meminta permohonan maaf secara terbuka.
Andika menegaskan somasi ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa informasi yang disampaikan adalah kebenaran yang tidak ingin diketahui publik.
"Menggunakan jasa hukum untuk membungkam suara rakyat yang kritis bukanlah budaya demokrasi. Jika informasi yang disampaikan keliru, masyarakat berhak diluruskan melalui mekanisme hak jawab sesuai Undang-Undang Pers. Melainkan langsung mengirimkan somasi dengan ancaman jalur hukum terkesan seperti upaya menutup mulut publik," ujar Andika.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Telah Diatur Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 13 secara tegas mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak menyampaikan hak jawab yang dimuat di media yang sama. Apabila tidak tercapai kesepakatan sengketa diselesaikan melalui Dewan Pers bukan melalui surat somasi langsung.
Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa Dewan Pers berfungsi menyelesaikan sengketa pers yang terjadi antara Lembaga Pers dengan masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Mekanisme ini sengaja diatur agar penyelesaian bersifat cepat sederhana dan tidak berbiaya tinggi.
UU ITE Juga Melindungi Hak Menyampaikan Pendapat Secara Kritis
Pihak pengirim somasi mendasarkan pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Namun para ahli hukum menegaskan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kritik yang disampaikan atas dasar kepentingan umum dan kebenaran yang dapat dibuktikan.
"Menyampaikan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya bukan tindakan yang dapat disanksi. Justru menyembunyikan fakta dari masyarakat yang berhak mengetahui kebenaran adalah tindakan yang mencurigakan. Semakin ditekan semakin rakyat akan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan," tegas Andika.
Ruang Klarifikasi Tetap Dibuka Selebar-Lebarnya
Media Ungkap Fakta senantiasa membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada pihak yang merasa dirugikan. Penjelasan yang disertai bukti-bukti sah akan dimuat secara seimbang dan proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menghindari jalur Dewan Pers justru memunculkan pertanyaan publik tentang niat sebenarnya di balik surat somasi ini.
Narasumber: Andika Komandan GEMPITA
Pewarta: Yantoni
.png)
