Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan yang diterbitkan media online Ungkap Fakta pada 11 Juni 2025, yang mengungkap dugaan perselingkuhan antara oknum kepalo tiyuh dengan istri dari salah satu aparatur tiyuh setempat hingga wanita tersebut dikabarkan hamil.
"Saya sangat menyayangkan jika kasus tersebut terbukti kebenarannya. Seharusnya seorang pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya, baik dalam sikap, perilaku, maupun etika kehidupan sosial," ujar Ketua DPD JPKP, Jumat (16/6/2025).
Menurutnya, perilaku seperti itu tidak hanya mencoreng nama baik pribadi pelaku, tetapi juga merusak citra pemerintahan desa serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di tingkat bawah.
JPKP sebagai organisasi mitra masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik meminta agar aparat penegak hukum dan pihak terkait segera mengambil langkah serius dalam menelusuri dan menindaklanjuti kasus tersebut secara objektif dan transparan.
"Jika memang terbukti, sanksi tegas sesuai hukum harus diberikan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri," tambahnya.
Sebelumnya, dugaan hubungan terlarang itu mencuat setelah beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap kepada media bahwa hubungan tersebut telah berlangsung lama dan kini si wanita diduga tengah hamil tiga bulan. Bahkan, sumber menyebutkan bahwa oknum kepalo tiyuh tersebut pernah disumpah tidak mengulangi perbuatannya, namun kembali melakukannya.
Hingga kini, publik masih menunggu tindakan dan keputusan dari pihak berwenang, termasuk apakah oknum yang bersangkutan akan memilih mundur dari jabatannya atau tetap bertahan meski menjadi sorotan luas.(San)