.png)
UngkapFakta_Ruteng – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah persoalan krusial yang dinilai mengancam efektivitas penggunaan anggaran negara dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam aksi dikantor DPRD Manggarai, Kamis, 4 September 2025.
Dalam pernyataannya, LPPDM menegaskan empat sikap utama: penolakan pembengkakan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Manggarai, desakan penyelesaian krisis BBM di Nusa Tenggara Timur (NTT), evaluasi kritis program makan bergizi, dan tuntutan transparansi dana transfer daerah.
Tolak Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Manggarai
LPPDM menolak rencana Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Manggarai yang mengajukan penambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp4,1 miliar. Menurut lembaga itu, kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan politik terhadap kondisi rakyat di tengah tuntutan efisiensi nasional.
“Kami mendesak DPRD Manggarai mempertahankan pagu anggaran existing dan mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata LPPDM.
Desak Penyelesaian Krisis BBM di NTT
Krisis kelangkaan BBM yang terus terjadi di wilayah NTT dinilai LPPDM telah melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat. LPPDM menuding adanya kegagalan sistemik dalam manajemen distribusi energi nasional.
Mereka mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, serta meminta Kepolisian Daerah NTT membentuk tim penyidik Tipikor untuk menyelidiki PT Pertamina Persero di daerah tersebut.
“Kami juga meminta Kapolri memproses hukum tanpa pandang bulu pejabat Pertamina maupun Kementerian ESDM yang terbukti lalai,” tegas pernyataan itu.
Evaluasi Program Makan Bergizi
LPPDM juga mengkritisi program makan bergizi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menurut lembaga itu, program yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah tersebut sebaiknya ditunda sementara hingga kondisi fiskal negara lebih stabil.
“Prioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi rakyat,” ujar LPPDM.
Transparansi Dana Transfer Daerah
Selain itu, LPPDM menyoroti potensi ketidakadilan distribusi dana transfer daerah. Mereka menuntut transparansi penuh dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran dana, serta memprioritaskan daerah-daerah tertinggal yang membutuhkan akselerasi pembangunan.
LPPDM menegaskan akan terus melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan di semua tingkatan. “Rakyat berhak mendapat pelayanan terbaik dengan anggaran yang efisien dan akuntabel,” kata Marsel Nagus Ahang.
.png)
