.png)
Ungkapfakta.info Bandar Lampung - Dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat mengalir deras atas respons cepat Gubernur Lampung, Ahmad Mirzani Djausal, dalam menindaklanjuti 10 tuntutan rakyat yang disuarakan pada aksi massa 1 September 2025. Salah satu tuntutan krusial adalah pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC Group.
Apresiasi khusus datang dari tiga aliansi lembaga masyarakat Lampung yang tergabung dalam Triga Lampung, yaitu Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK).
"Kami dari Triga Lampung mengapresiasi kinerja Gubernur yang cepat tanggap dengan menemui langsung massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan serta mendukung penuh aspirasi 10 tuntutan rakyat," tegas Sudirman Dewa, Ketua DPP Keramat Lampung, Rabu (3/9/2025).
Ketua Pematank, Suadi Romli, menambahkan bahwa sikap gubernur patut dibanggakan karena langsung menyuarakan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat. "Dengan lantang Gubernur Lampung di depan massa aksi menyampaikan aspirasi 10 tuntutan masyarakat, salah satunya terkait pengukuran ulang lahan HGU PT SGC Lampung," ujarnya.
Triga Lampung menyatakan komitmennya untuk terus mengawal langkah pemerintah provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. "Triga Lampung memberikan dukungan penuh kepada gubernur untuk menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat," lanjut Romli.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi besar di depan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Mereka menuntut keadilan agraria dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Aksi damai tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Giri Akbar, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Keempatnya menandatangani pernyataan sikap bersama sebagai bentuk komitmen menyalurkan aspirasi rakyat.
Dengan demikian, tuntutan pengukuran ulang HGU PT SGC bukan lagi sekadar aspirasi rakyat, melainkan telah menjadi aspirasi resmi Pemerintah Provinsi Lampung secara totalitas. Dukungan penuh ini menegaskan bahwa isu agraria di Lampung menjadi agenda bersama antara rakyat dan pemerintah daerah, membuka harapan baru bagi penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan. (*)
.png)
