.png)
Bandar Lampung//Ungkapfakta.info
Triga Lampung—gabungan dari Lembaga Aliansi Komando Aksi Rakyat (DPP Akar), Kesatuan Rakyat Madani Lampung (Keramat Lampung), serta Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (DPP Pematank)—menegaskan komitmennya untuk terus mengawal putusan DPR RI terkait rencana ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC).
Ketua Umum DPP Akar Lampung, saat ditemui di sekretariatnya Minggu (20/09), menjelaskan pihaknya tengah menyusun langkah hukum dan gerakan lanjutan. Putusan tersebut sebelumnya diputuskan Komisi II DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Triga Lampung serta Kementerian ATR/BPN RI di Senayan pada 15 Juli 2025.
“Desakan kami agar ukur ulang HGU segera direalisasikan juga telah kami sampaikan langsung. Pada 25 Agustus 2025 lalu, kami menggelar aksi di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta. Meski begitu, pihak Kementerian melalui staf ahli dan perwakilannya meminta kami bersabar karena prosedur masih berjalan, termasuk keharusan menghadirkan pihak PT SGC dalam RDP lanjutan DPR RI,” ujarnya.
Tidak berhenti di situ, Triga Lampung kembali menggelar aksi pada 27 Agustus 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut berujung pada pertemuan perwakilan massa dengan pihak Istana Negara. “Tuntutan kami diterima langsung, dan pihak Sekretariat Kabinet menjanjikan akan menindaklanjutinya,” sambungnya.
Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, SH, menambahkan bahwa isu ukur ulang HGU SGC kini bukan hanya agenda Triga Lampung. “Ini sudah menjelma menjadi tuntutan bersama rakyat Lampung. Konflik agraria yang melibatkan PT SGC dengan masyarakat telah berlangsung puluhan tahun dan tak kunjung tuntas. Negara belum sepenuhnya serius menyambut aspirasi rakyat,” tegasnya.
Gelombang aksi nasional yang marak di berbagai daerah juga turut menguatkan perlawanan rakyat Lampung. Demonstrasi mahasiswa, ojol, hingga kerusuhan yang merambah fasilitas publik dan gedung DPRD di sejumlah provinsi, menurut Triga, mencerminkan kegelisahan rakyat terhadap sistem kenegaraan.
Lampung sendiri turut bergejolak. Pada 1 September 2025, ribuan mahasiswa, ojol, dan aliansi Triga Lampung memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung. Dari sepuluh tuntutan yang disuarakan, ukur ulang HGU SGC menjadi salah satu poin utama. Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD langsung menerima aspirasi tersebut dan segera menyampaikannya kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Jakarta.
“Kita patut mengapresiasi langkah itu. Aksi di Lampung sejauh ini masih berlangsung kondusif,” tambahnya.
Triga Lampung juga terus memperkuat konsolidasi di akar rumput. Pada 8 September 2025, perwakilan tokoh adat, pemuda, dan aparatur desa dari wilayah konflik hadir dalam pertemuan. Mereka berasal dari Desa Gunung Tapa, Gedung Meneng, Bakung, Bakung Udik, Bakung Ilir, Teladas, hingga Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Semua sepakat mengawal putusan ukur ulang HGU SGC. Dukungan serupa datang dari masyarakat Menggala, Tulang Bawang, dan Mataram, Lampung Tengah.
Koordinator Keramat Lampung, Sudirman Dewa, menegaskan bahwa dalam waktu dekat Triga Lampung menyiapkan tiga langkah besar.
“Pertama, kami akan melihat sejauh mana keseriusan Gubernur dan Ketua DPRD Lampung mengawal aspirasi rakyat. Triga bersama ribuan masyarakat adat siap kembali turun ke halaman Kantor DPRD dan Kantor Gubernur, mendesak agar kepala daerah tidak sekadar jadi tukang pos dalam perkara ini,” katanya.
“Kedua, kami akan mendesak sikap tegas DPR RI untuk benar-benar mengawal putusan RDPU. Tidak menutup kemungkinan, ribuan masyarakat Lampung bersama Triga Lampung akan menggelar aksi di DPR RI dan Kementerian ATR/BPN Jakarta,” lanjutnya.
“Ketiga, jika negara masih lamban, kami tidak segan-segan menduduki lahan PT SGC,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari tokoh pemuda Dente Teladas, Rizal. Ia menyatakan konsolidasi tengah berlangsung di kampung-kampung untuk bergabung dalam gerakan besar Triga Lampung.
“Kalau kepala daerah masih sama seperti sebelumnya, kami sudah pesimis ada yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Kami siap menduduki Kantor DPRD maupun Kantor Gubernur Lampung dengan massa lebih besar dari aksi 1 September lalu,” ujarnya.
Triga Lampung menegaskan perjuangan ukur ulang HGU SGC adalah agenda rakyat Lampung. Mereka menilai, jika negara terus lamban, maka perlawanan masyarakat hanya akan semakin mengeras.(Tim)
.png)
