.png)
Ungkap fakta info, Kerinci– Ratusan juta dana desa yang digelontorkan untuk mendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Koto Lua kini tengah menjadi sorotan. Warga mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut, menyusul tidak berfungsinya unit usaha dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan.
Sejak dibentuk, BUMDes Desa Koto Lua justru menuai polemik. Baru saja terbentuk, jajaran pengurusnya langsung mengundurkan diri tanpa penjelasan gamblang. Saat ditemui, mantan Ketua BUMDes dengan singkat mengatakan, “Saya sudah tidak menjabat lagi, soal dana saya juga tidak tahu.”
Konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Koto Lua, Epa Zalvia, juga tidak memberikan titik terang. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia menyampaikan bahwa kontrak kerja BUMDes telah berakhir sejak 2021 hingga 2023. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi terkait keberlanjutan atau hasil usaha dari lembaga tersebut.
Disebutkan bahwa aset BUMDes berupa mesin ayak, mesin pencacah, dan mesin granul, seharusnya digunakan untuk memproduksi pupuk kompos. Namun, menurut sang kades, alat tersebut tidak pernah beroperasi karena terbentur persoalan izin dari Kementerian Pertanian (Deptan).
Ironisnya, beberapa warga yang pernah bekerja di BUMDes justru menyatakan bahwa mesin-mesin tersebut pernah beroperasi dan digunakan untuk memproduksi pupuk kompos. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Jika memang sempat beroperasi, kemana hasil produksi pupuk tersebut dan bagaimana pengelolaan keuangannya?
“Kami lihat dulu memang ada aktivitas. Tapi sekarang, alat-alat itu mangkrak dan dana yang begitu besar tidak jelas hasilnya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu keresahan masyarakat Desa Koto Lua. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan penyelewengan dana BUMDes yang selama ini dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan desa.
“Ini uang rakyat. Kami ingin kejelasan, bukan pembiaran. Jika ada yang bermain, harus ditindak tegas,” pungkas tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak desa maupun pengurus BUMDes terkait laporan pertanggungjawaban dana desa yang telah digelontorkan.
(Fereranco/ES)
.png)
