.png)
www.ungkapfakta.con Musi banyuasin-Gelombang kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) semakin menguat. Gabungan Koalisi Aktivis dan LSM se-Sumatera Selatan resmi menyatakan akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Jumat, 7 November 2025 di halaman Mapolres Musi Banyuasin, dengan jumlah massa diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang.
Aksi ini diprakarsai oleh berbagai elemen masyarakat sipil, antara lain LSM POSE RI, Serikat Masyarakat Sumsel (SMS), DPD Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air), Team 9 Naga Hitam, Mahasiswa, DPD LAN (Lembaga Aspirasi Nusantara), Barikade 98, serta Forum Ormas Cakar Sriwijaya.
Mereka menilai, kinerja Kapolres Musi Banyuasin saat ini sudah berada di titik stagnan dan gagal menjawab harapan publik akan keadilan, keterbukaan informasi, serta kepastian hukum atas sejumlah kasus besar yang mencuat di wilayah hukum Muba.
Adapun tuntutan yang akan digelar dalam aksi mendatang;
1. Copot Kapolres Muba: Keterbukaan Informasi Publik Mandek.
Hingga kini, tidak ada keterangan resmi dari Polres Musi Banyuasin terkait kasus pembunuhan misterius dan rangkaian kebakaran di sejumlah lokasi penyulingan minyak ilegal. Publik menilai institusi kepolisian telah gagal menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Evaluasi Total Kinerja: Maraknya Kasus Tanpa Titik Terang.Dalam periode Mei–Oktober 2025, tercatat lebih dari 15 insiden kebakaran di kawasan Babat Toman dan sekitarnya tanpa satu pun hasil penyelidikan tuntas. Sementara itu, kasus pembunuhan di Kecamatan Keluang juga tak menunjukkan perkembangan signifikan.Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kendali dan koordinasi hukum di bawah kepemimpinan Kapolres saat ini.
3. Sikap Anti Media dan Anti LSM;Bertentangan dengan Semangat Reformasi Polri.Sejumlah jurnalis dan aktivis melaporkan bahwa pihak kepolisian di Muba, khususnya Kapolres, bersikap tertutup, enggan memberikan informasi, dan bahkan terkesan menghindari komunikasi publik.Sikap tersebut dinilai mencederai komitmen Polri dalam mewujudkan Polisi yang Presisi – Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Koordinator aksi, Awam Suhendra, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan moral agar institusi kepolisian segera melakukan pembenahan struktural dan evaluasi menyeluruh di tubuh Polres Muba.
“Kami tidak sedang melawan polisi, kami sedang menyelamatkan wajah Polri dari ketertutupan dan ketidakpastian hukum. Masyarakat Muba berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap kasus yang mandek,” ujar Awam.
Sementara itu, Fitro, Ketua Serikat Masyarakat Sumsel (SMS), menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk menagih akuntabilitas publik dari lembaga penegak hukum.
“Kebakaran silih berganti, nyawa melayang, tapi kejelasan hukum nihil. Ini bukan lagi kelalaian, tapi pembiaran yang sistemik,” tegasnya.
Ketua ormas Dpc Barikade 98 juga angkat bicara menegaskan "Hukum jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah.
Senada fitriandi ketua DPD lan juga menegaskan "beliau prihatin dan sedih dgn keadaan hukum sekarng yg ada d wilayah hukum polres Muba saat ini.
Ketua LSM gempita Muba angkat bicara "kami selaku lembaga swadaya masyarakat siap untuk menyampaikan aspirasi ini bentuk sayangnya dan cintanya kami kepada institusi polri.
Koalisi juga menyerukan agar Kapolda Sumatera Selatan dan Mabes Polri segera turun tangan mengevaluasi jajaran di wilayah hukum Musi Banyuasin. Menurut mereka, stagnasi hukum di daerah dapat menciptakan preseden buruk bagi citra kepolisian secara nasional.
“Keterbukaan, keberanian, dan keadilan adalah fondasi kepercayaan publik. Bila Polres tertutup dan arogan, maka kepercayaan rakyat akan roboh,” tutup Boni, salah satu inisiator aksi.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, diiringi orasi terbuka, penyampaian petisi resmi, serta pelibatan media nasional dan lokal.Koalisi menegaskan aksi akan berjalan damai, tertib, dan konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Team
.png)
